Optimalkan Sanitasi di Lingkungan Masyarakat, Pemkot Malang Salurkan 734 Bantuan untuk Penerima Manfaat

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang di tahun 2024 ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 8,7 miliar, untuk program sanitasi. Dari jumlah itu, akan dialokasikan dan diimplementasikan di 13 kelurahan yang ada di Kota Malang. Adapun total jumlah penerima manfaat nantinya, ada sebanyak 734 Kartu Keluarga (KK).

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa sanitasi begitu penting di lingkungan masyarakat. Karena itu, dirinya mendorong agar sanitasi di Kota Malang, dapat terus dioptimalkan. Sehingga, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DAK, namun dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

“Sehingga, harapannya perhatian dari perusahaan-perusahaan ini bisa masuk. Pada saat Musrenbang dengan CSR, kita juga sampaikan agar perusahaan yang ada di satu wilayah atau kawasan itu, bisa memberikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal atau pun pribadi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, dalam kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), di Gedung Islamic Center, Sabtu (06/07/2024) tadi.

Di Kota Malang sendiri, ujar Pj Wali Kota Wahyu, pemenuhan kebutuhan sanitasi hanya kurang 14 persen. Karenanya, itu akan terus digenjot, sehingga diharapkan pada tahun 2025 mendatang dapat terpenuhi seluruhnya. Walaupun, ditargetkan dapat terselesaikan di tahun 2030 mendatang.

“Kalau 14 persen, saya yakin di 2025 nanti bisa terselesaikan. Nanti kita coba dengan berbagai skema, kita akan bisa selesaikan. Sehingga tidak hanya dengan APBN tapi juga dengan CSR, mudah-mudahan tidak sampai target 2030,” ujarnya.

Baca juga :

Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, lanjutnya, Kecamatan Lowokwaru menjadi prioritas dalam program tersebut. Karena menurutnya tingkat kepadatan masih begitu tinggi dan kurangnya mindset mengenai sanitasi.

“Sehingga kita berikan sosialisasi dan pemahaman, bahwa sanitasi ini begitu penting. Jadi memang ada banyak hal yang harus kita lakukan, tidak hanya terkait dengan bantuan tapi juga mindset. Masih ada beberapa dari mereka yang senang ke sungai, nah itu kita ubah mindsetnya. Karena sanitasi ini juga bisa berpengaruh terhadap stunting dan juga kemiskinan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa 13 kelurahan penerima manfaat tersebut, dua diantaranya menerima bantuan IPAL Komunal dan 11 lainnya menerima tangkiseptic individu.

“Jadi yang dua kelurahan itu, ada Kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan Kiduldalam. Kemudian 11 kelurahan untuk tangkiseptic individu, ada di Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Samaan, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Tungguwulung, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Merjosari,” kata Dandung.

Ditambahkannya, bahwa dari 11 kelurahan tersebut untuk 54 KK di masing-masing wilayahnya. Sehingga, diharapkan dengan pemberian bantuan tersebut sanitasi yang ada bisa lebih baik dan lebih layak. 

“Mudah-mudahan Pemerintah Kota Malang ke depan bisa memberikan perhatian yang lebih di dalam pengelolaan sanitasi. Sehingga tidak hanya satu sampai dua tahun saja. Bahkan, bisa sampai lima hingga 10 tahun ke depan,” imbuh Dandung. (pro/rsy/sit)