Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Memontum Kota Malang – Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang nomor urut 3, Abah Anton-Dimyati Ayatulloh (Abadi), menyampaikan pandangan strategis mengenai tantangan Kota Malang serta solusi yang akan dilakukan. Hal tersebut, disampaikan seusai mengikuti debat publik ketiga yang diselenggarakan oleh KPU Kota Malang, Rabu (20/11/2024) malam.

Calon Wali Kota Malang, yang akrab disapa Abah Anton, menyoroti perlunya kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat. Itu dilakukan, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kota Malang. 

“Masalah Kota Malang membutuhkan perhatian serius dan sinergi lintas pemerintahan untuk percepatan penyelesaiannya. Kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama,” kata Abah Anton.

Tidak hanya itu, Abah Anton juga menekankan pendekatan bottom-up sebagai pola yang melibatkan aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan. “Kami percaya, dorongan dari masyarakat akan menjadi solusi signifikan. Abadi (Anton-Dimyati) akan hadir dengan program yang mempercepat penanganan berbagai persoalan di Kota Malang ini,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya jika program-program yang akan disiapkan nantinya berfokus pada kebutuhan mendesak di masyarakat. Termasuk dalam mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemerintahan yang transparan dan responsif. 

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Malang, Dimyati Ayatulloh, menyoroti inflasi yang kerap kali terjadi pada momen-momen tertentu, seperti hari besar keagamaan, akhir tahun bahkan juga menjelang Pilkada. Dimyati, juga mengkritisi praktik-praktik seperti penimbunan bahan pokok yang dinilai dapat memicu kenaikan harga secara tiba-tiba. 

“Inflasi dadakan sering muncul akibat penimbunan bahan pokok seperti beras dan minyak untuk kepentingan tertentu, termasuk kampanye. Ini berdampak langsung pada masyarakat yang harus menanggung kenaikan harga barang,” tegas Dimyati. 

Karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut, menurutnya dibutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah untuk mencegah dan menstabilkan inflasi tersebut. “Pemerintah harus hadir dengan intervensi yang tepat, agar masyarakat tidak menjadi korban praktik yang tidak bertanggung jawab,” imbuh Dimyati. (rsy/sit)