Jelang Pilkada, Netralitas ASN dan Mitigasi Kerawanan Jadi Fokus Pemkot Malang

Memontum Kota Malang – Menjelang Pilkada Serentak 2024, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu kerawanan yang harus diperhatikan. Hal ini, sebagaimana disampaikan Plt Kepala Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kota Malang, Alie Mulyanto.

Dikatakannya, bahwa para ASN diharapkan tetap netral dalam Pilkada mendatang. Termasuk nantinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan melakukan sosialisasi netralitas ASN.

“Nanti pada tanggal 26 Agustus ini, BKPSDM Kota Malang akan mulai melakukan sosialisasi berkaitan dengan netralitas ASN di Kota Malang. Karena kerawanan itu, harus diperhatikan dengan melakukan mitigasi,” kata Alie, Rabu (21/08/2024) tadi.

Tidak hanya itu, Alie juga mengindentifikasi empat potensi kerawanan yang perlu diantisipasi. Yakni, mencakup aspek tahapan Pemilu, kemudian kegiatan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon), Sarana dan Prasarana (Sarpras) serta netralitas dari pihak penyelenggara Pemilu.

Baca juga :

“Penyelenggara Pemilu seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ini harus netral. Jadi, sama seperti ASN tadi. Untuk Sarpras ini juga seperti ancaman kerusakan surat suara karena terkena air atau banjir, terutama di saat musim hujan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, juga menyampaikan bahwa pihaknya harus menjaga kondusifitas terhadap pelaksanaan Pilkada di Kota Malang. Termasuk netralitas ASN.

“Netralitas ASN menjadi target atau arahan dari bapak Mendagri kepada saya ketika dilantik menjadi Pj Wali Kota Malang. Sehingga itu menjadi prioritas bagi kami di pemerintah Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dalam hal ini, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan jajaran KPU, Bawaslu hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang. Sehingga, diharapkan Pilkada Serentak 2024 mendatang dapat berlangsung dengan aman, jujur dan adil.

“Menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan Pilkada menjadi target prioritas. Kami juga terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Forkopimda. Untuk tahapan Pilkada ini juga sudah berjalan,” imbuh Iwan. (rsy/sit)