Walikota Malang Berkunjung ke Kemenkominfo, Menteri Rudiantara: Brexit adalah Real Smart City

Memontum Jakarta – Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan kepada Walikota Malang Sutiaji, bahwa smart city tidak melulu bicara tentang digitalisasi.

“Pak Wali, apa yang diinovasikan kota Malang melalui Brexit itu sudah wujud smart. Jadi tidak harus sesuatu yang rumit atau serba IT. Namun inovasi yang mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses meskipun tidak berbasis IT, maka itu wujud smart,” ujar Menkominfo kepada Walikota Malang.

Demikian dinyatakan Rudiantara saat menerima Walikota Malang di ruang kerjanya (4/10/2019). Kunjungan Walikota Malang yang didampingi Sekkota Wasto dan Kadiskominfo Tri Widyani Pangestuti, dalam rangka konsultasi pengembangan smart city kota Malang.

“Kunjungi ini bagian dari komitmen, sekaligus mengkonfirmasi dan mengusulkan agar kota Malang menjadi bagian dari gerakan menuju 100 smart city yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi saat kita infokan bahwa kota Malang belum masuk list, Pak Menteri sempat heran, jadi memerintahkan jajarannya untuk cek kembali data yang ada, ” tutur Sutiaji, Walikota Malang usai pertemuannya dengan Menkominfo.

Ditambahkan oleh Sutiaji, bahwa secara internal akan cek mengapa kota Malang belum masuk dalam program 100 smart city. Seperti dijelaskan, gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.

Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Persoalan fiskal kerap luput dari perhatian daerah untuk mengembangkan smart city dalam rangka implementasi gerakan Menuju 100 Smart City yang digagas pemerintah pusat.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota. Dengan jumlah sebanyak itu, maka pengembangan smart city di daerah tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Perlu perhitungan matang, salah satunya dalam hal anggaran.

“Kita harus lakukan penahapan yang mana kira-kira layak. Salah satu yang selama ini barang kali kurang diperhatikan adalah ruang fiskal. Ruang fiskal itu kalau kita lihat dari pemda (pemerintah daerah) tersebut berapa besar APBD-nya berapa besar PAD-nya (pendapatan asli daerah),” katanya.

Sisi fiskal tersebut harus dipertimbangkan matang-matang apakah dia sustainable dalam meng-cover kebutuhan anggaran dalam membangun smart city. Dia mengingatkan, agar pembangunan smart city tidak dilakukan atas kepentingan tertentu sementara ruang fiskalnya tidak diperhatikan.

“Cek dulu ruang fiskalnya. Itu salah satu faktor,” ujarnya. Karenanya saya sampaikan kepada Pak Walikota Malang dan tim, bahwa smart city bukan semata belanja digitalisasi, terlebih kalau itu penawaran dari vendor vendor. Untuk diteliti dulu secermat mungkin, “pesan Menkominfo. (hms/gie)