Kota Malang
Wali Kota Sutiaji Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi pada Dua Ranperda
Memontum Kota Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar rapat paripurna, mengenai penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (17/05/2022) tadi.
Paripurna itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika. Hadir langsung dalam paripurna itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama dengan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, serta Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, yang secara bergantian menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap dua ranperda, mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
“Yang ditanyakan saat pandangan umum fraksi, Rabu (11/05/2022) lalu, sudah kita jawab tadi bahwa ini nanti akan selalu kami lakukan percepatan. Kalau peraturan daerah (perda) nya belum jadi, masih tetap memakai yang lama,” ungkap Wali Kota Sutiaji, seusai mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (17/05/2022) tadi.
Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakannya bahwa Pemerintah Kota Malang sudah menerapkan secara bagus sesuai dengan standar normatif. Ini dilihat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali yang menjadi standar untuk lebih baik.
Baca juga :
- Kendalikan Inflasi, Diskopindag Kota Malang Segera Operasi Pasar dan Pantau Harga Sembako
- Antisipasi Inflasi Jelang Pilkada, Pemkot Malang Siapkan Langkah Strategis
- KPK Kembali Periksa 14 Pokmas di Dugaan TPK Suap Dana Hibah DPRD Jatim
- Pemkot Malang Siapkan Langkah Penanganan Infrastuktur Pasar Comboran dengan Anggaran BTT
- Pj Wali Kota Iwan Targetkan Penyelesaian Data Statistik Sektoral Kota Malang Terpenuhi 100 Persen
Selain itu, dikatakannya, jika retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) nantinya sudah terbit, maka bangunan baru akan sesuai dengan ketentuan yang baru dari pihak Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) dan pihak ketiga, namun akan lebih susah. “Sebenarnya, untuk proses itu lebih mudah di Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tapi itu semua untuk kepentingan bersama. Semua kita yang fasilitasi,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam penyampaian rapat paripurna tadi, ada 41 poin jawaban yang disampaikan mengenai materi terkait Ranperda, Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian, 47 poin jawaban mengenai Ranperda, Retribusi Bangunan Gedung. Selain itu juga disampaikan materi secara umum terhadap dua Ranperda.
“Implementasi dari Ranperda ini tentu berpihak kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, dalam Rapat Paripurna tadi, salah satu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arif Wahyudi, sempat mengkritik bahwa harus ada konsistensi dalam penyampaian jawaban. Kemudian, landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis juga harus sesuai.
“Salah satu perda tidak lengkap landasan yuridis sosiologis dan filosofis. Nantinya akan dibahas di panitia khusus. Buatlah paripurna yang sudah sesuai jangan hanya draft saja. Tingkat eksekutif harus susun draft yang sempurna dulu baru di lempar ke paripurna,” ucap Arif saat Paripurna berlangsung. (hms/cw2/sit)
- Kota Malang4 minggu
DPRD Kota Malang Gelar Pelantikan Anggota Legislatif Periode 2024-2029 Sabtu Depan
- Kota Malang3 minggu
Diusung PDI-Perjuangan, Mantan Wali Kota Malang Sutiaji Maju di Pilgub Jatim 2024
- Hukum & Kriminal3 minggu
Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi A DPRD Jatim Datangi Polresta Malang Kota
- Kota Malang2 minggu
Paslon Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko Kunjungi Pusat Data Bappeda Kota Malang
- Kota Malang4 minggu
Rakor dan Evaluasi di Empat OPD, Pj Wali Kota Malang Bahas Isu Strategis Prioritas
- Hukum & Kriminal4 minggu
Kejari Kota Malang Musnahkan Barang Bukti Inkracht Periode Januari sampai Agustus
- Kota Malang3 minggu
Parkir Jadi Isu Prioritas, Pj Wali Kota Malang Tinjau Titik Parkir dan Pembangunan Parkir Vertikal
- Kota Malang3 minggu
60 Pendaftar Masuk di CASN Kota Malang