Wali Kota Sutiaji Ingin Tak Ada Lagi PPKM Darurat

Memontum Kota Malang – Masa akhir PPKM Darurat, boleh jadi baru selesai pada 20 Juli mendatang. Hanya saja, bakal diperpanjang kembali masa pemberlakukan pembatasan dengan memakai istilah baru, mulai menjadi wacana.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan bahwa pihaknya belum mendapat arahan secara resmi dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. “Tentang perpanjangan PPKM Darurat, saya tidak bisa menjawab. Apakah benar atau tidak. Karena sampai saat ini (14/07), pun kami belum menerima edaran tentang itu,” ungkap Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

Menurutnya, wacana perpanjangan PPKM Darurat itu, merupakan salah satu warning Pemerintah Pusat kepada warga yang belum tertib aturan. “Tidak menutup kemungkinan, nanti PPKM Darurat akan diperpanjang, kalau mobilitas orang masih tinggi sampai tanggal 20 Juli. Jadi, sejatinya perpanjang atau tidak, itu tergantung kita,” tegasnya.

Lebih lanjut pria berkacamata itu menambahkan, lebih baik berpuasa selama 2 minggu atau 20 hari, kemudian bisa bangkit. Dari pada, menjalani asal-asalan dan terus terpuruk dalam pandemi. Karena penerapan PPKM Darurat, tidaklah sama dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kalau PSBB yang menginisiasi daerah, sehingga daerah bisa menentukan sudah cukup atau belumnya dan sudah berhasil atau belumnya kebijakan tersebut. Namun, PPKM Darurat yang menilai dari pusat, karena ini program pusat. Sehingga keputusan diperpanjang atau tidak, di tangan Pemerintah Pusat,” beber orang nomor satu di Kota Malang itu.

Meski begitu, Sutiaji secara tegas tidak ingin ada penambahan durasi PPKM Darurat. “Saya tidak ingin ada perpanjangan PPKM Darurat. Karena jelas, ini berpengaruh terhadap tatanan ekonomi dan sosial,” tegasnya.

Oleh karenanya, politisi Partai Demokrat itu mengembalikan pada masyarakat. Apakah warga mau taat dan patuh untuk mengurangi mobilitas atau tidak.

“Tetapi kembali lagi ke masyarakat, bisa atau tidak menahan mobilitasnya. Karena ini tujuannya adalah memutus mata rantai Covid-19 dan virus kan bisa menular karena orang pergerakannya tak dibatasi,” terang Sutiaji. (mus/sit)