Wali Kota Malang Tekankan Operasi Ketupat Bukan Hanya Rutinitas

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2021 di Halaman Balai Kota.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maupun TNI/Polri mengikuti apel yang berlangsung Rabu (05/05) pagi.

Baca juga:

• Diperiksa 6 Jam oleh KPK, Sejumlah Saksi Pokmas Pilih Bungkam
• Jelang Pilkada, Dispendukcapil Kota Malang Dorong Upaya Jemput Bola Perekaman E-KTP
• Disdikbud Kota Malang Kenalkan Koleksi Museum melalui Program Jemput Bola ke Sekolah

Dalam arahannya, Sutiaji menegaskan bahwa Operasi Ketupat jangan hanya dianggap sebagai rutinitas belaka.

“Operasi Ketupat ini jangan dipandang rutinitas saja. Karena dari frekuensi, setiap tahunnya mengalami jenis-jenis tindakan kriminal yang berbeda-beda,” katanya.

Apalagi meski sudah ada pelarangan mudik selama Idul Fitri 1442 H, disampaikan Sutiaji, masih terdapat potensi sebesar 7.5 juta jiwa yang akan melanggar ketentuan tersebut.

“Selanjutnya tadi juga ditekankan oleh Kapolri, masih ada 7.5 juta orang di seluruh Indonesia yang berpotensi mudik,” tambahnya.

Oleh karena itu, selain melakukan penyekatan, pihaknya masih tetap mengandalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

“Kita harus punya planning, jika ada kebobolan pemudik bagaimana. Nah, khusus Kota Malang yang melaksanakan PPKM mikro, maka otomatis kita kuatkan PPKM mikro ini,” serunya.

Sehingga ketika ada pemudik yang lolos dari tempat penyekatan, maka otomatis akan ditangani oleh ketua RT dan RW setempat.

“Kalau PPKM mikro kita kuatkan, ketika ada pemudik yang lolos, kan langsung berhadapan dengan posko PPKM yaitu sama RT dan RW. Dimana itu Standar Operasional Prosedurnya (SOP) sudah ada,” kata Sutiaji.

SOP tersebut, dibeberkan pemilik kursi N1 ini, salah satunya adalah wajib lapor 1×24 jam bagi pengunjung baru.

“Saya kira itu benteng terakhir ya. Dan kalau memang dia orang pendatang ya wajib dimintai keterangan bagaimana hasil swabnya,” tuturnya.

Menurutnya ada dua hal saat ini yang menjadi komitmen bersama dalam menjalankan Operasi Ketupat. Pertama berkaitan dengan kriminalitas, sedangkan yang kedua mengenai pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

“Karena ada tiga varian mutasi Covid-19, dari India, Inggris, dan Afrika Selatan. Semua itu ditengarai sudah masuk Indonesia, maka kita perlu dan wajib waspada,” tutur Sutiaji. (hms/mus/ed2)