Wali Kota Malang Targetkan 4000 Lebih Posko PPKM Skala Mikro

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, hadiri rapat evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Skala Mikro secara virtual, Kamis (18/02) tadi.

Acara yang juga dihadiri oleh Wali Kota maupun Bupati seluruh Jawa Timur ini berlangsung di Ngalam Command Center (NCC).

Baca: Wali Kota Sutiaji Siapkan Perda Sapu Jagad Untuk Penanganan Covid, Apa Saja Isinya ?

Usai evaluasi, Sutiaji sampaikan bahwa dalam rapat kali ini titik tekan ada pada pembentukan posko PPKM Skala Mikro.

“Tadi disampaikan titiknya 57, karena basicnya kelurahan dan jumlah sesuai banyaknya kelurahan. Tapi kami sampaikan, bahwa Kota Malang sudah tidak bicara skala kelurahan, karena tiap kelurahan sudah ada Kampung Tangguh,” ungkapnya.

Sehingga, Sutiaji menegaskan, bahwa pihaknya melaporkan, di Kota Malang sudah terdapat 1.120 posko di tiap Rt. Bahkan dirinya menargetkan 4.000 posko akan terbentuk.

“Nah yang kita laporkan tadi 1.120 posko dan ini terus akan kami kembangkan dan lakukan. Hingga akhirnya setiap Rt ada posko, kurang lebih ada 4.000 sekian harus ada,” tegasnya.

1.120 Posko dalam lingkup Rt dan Rw itu tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan Blimbing terdapat 62 posko, Kecamatan Sukun sebanyak 76, lalu sejumlah 99 posko terdapat di Kecamatan Lowokwaru.

Sedangkan di Rt dan Rw Kecamatan Kedungkandang terdapat 118 posko, dan terbanyak ada di Kecamatan Klojen, yaitu 769 posko.

“Ada banyak aparatur yang diturunkan pada tiap kecamatan dalam menangani PPKM Skala Mikro ini. Total tenaga kesehatan yang diturunkan ada 95, sedangkan TNI dan Polri sebanyak 169. Jumlah itu tersebar di 5 kecamatan,” urai Sutiaji.

Zona beberapa wilayah Rt dan Rw di Kota Malang pun juga sudah didominasi oleh zona hijau. Dimana terdapat 4.026 daerah zona hijau dan 48 daerah zona kuning.

Baca Juga: Selama PPKM Mikro, Pemkot Malang Upayakan Bantuan Hibah Rp 500 ribu Per RT

Lanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun sudah menyiapkan dana berkaitan dengan operasional posko-posko yang ada.

“Karena tingkat Rt di Kota tidak memiliki dana desa, maka kami mencairkan BTT (Belanja Tidak Terduga) sebanyak Rp 2, 415 miliar. Dibagikan tiap Rt nantinya Rp 500 ribu,” terangnya. (cw1/ed2)