Wali Kota Malang Ajak Masyarakat untuk Berperan Aktif Berantas Rokok Ilegal

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif bersama pemerintah ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Hal itu disampaikannya, dalam sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, mengenai Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Wilayah Kota Malang, di salah satu hotel Kota Malang, Selasa (25/10/22) tadi.

“Masyarakat harus bisa ikut dalam mengawasi dan memberantas peredaran rokok ilegal. Termasuk, tidak membuat, mengedarkan dan membeli rokok ilegal,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Sosialisasi yang dihadiri masyarakat Kecamatan Klojen, Kota Malang, ini menjelaskan bermacam-macam ciri rokok yang bisa disebut ilegal. Diantaranya, rokok polosan tanpa pita cukai, rokok menggunakan cukai palsu, rokok dengan menggunakan pita cukai bekas, rokok yang menggunakan pita cukai yang bukan haknya dan tidak sesuai jenis dan golongannya. Termasuk, juga dijelaskan bahaya mengkonsumsi rokok ilegal.

Selain itu, Wali Kota Sutiaji menjelaskan pemanfaatan DBHCHT bagi masyarakat. Tahun Anggaran 2022, alokasi DBHCHT Kota Malang sekitar Rp 36.142.163.000. Dana tersebut, harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui penyerapan OPD.

“Dana dari DBHCHT ada sekitar Rp 36 miliar lebih. Peruntukannya, sudah jelas. Sebanyak 40 persen, untuk bidang kesehatan melalui pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Ini, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan yang 10 persen, di bidang penegakan hukum dan  50 persennya diperuntukkan di bidang kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, ujarnya, sebanyak 50 persen untuk bidang kesejahteraan sosial. Adapun peruntukannya, seperti untuk bantuan modal, pelatihan ketrampilan hingga bantuan langsung tunai yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Dinas Kopindag.

Disinggung untuk pengawasan pelaksanaan, Wali Kota Sutiaji mengaku, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah pihak. Sehingga, semua bisa terlaksana dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan.

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

“Kami selalu melibatkan pihak lain untuk pengawasan. Mulai kejaksaan dan kepolisian termasuk dari Cukai, untuk mengawal pelaksanaan ini,” terang Sutiaji.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menjelaskan bahwa sosialisasi ini selain untuk menambah pendapatan juga untuk pengendalian kesehatan. Karena, dengan mengurus pita cukai, akan diketahui kadar nikotinnya.

Dengan memberantas peredaran rokok ilegal, tambahnya, selain pengendalian pendapatan, juga pengendalian kesehatan masyarakat. “Untuk produsen rokok ilegal di Kota Malang, selama ini belum ada. Kami hanya mendapatkan penjualnya yang rata-rata mendapat kiriman dari luar daerah. Di wilayah Kedungkandang, ada 19 titik yang kami curigai. Diantaranya, sudah dilakukan penindakan dan sebagian lainnya masih dalam pemantauan. Biasanya, yang menjual adalah warung-warung kecil di pasar tradisional,” ujarnya.

Meskipun hanya menjual rokok ilegal, imbuhnya, namun bisa dikenakan pidana. “Untuk yang menjual rokok ilegal, akan kami sanki dengan penyitaaan dan proses pidananya dari Bea Cukai. Kami akan terus mengawasi dan membrantas rokok ilegal di Kota Malang,” jelasnya.

Sementara itu, Pejabat Fungsional sekaligus Pengawas Bea Cukai KPBBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya  Malang, Guntur Setiono, menjelaskan bahwa sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk penyerapan DBHCHT 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang dengan menggandeng Bea Cukai sebagai salah satu nara sumber. “Pelanggaran pasti setiap tahun ada dan skala pelanggarannya juga ada. Walaupun, setiap tahun kita gempur dengan berbagai macam operasi, seperti yang baru diselesaikan tanggal 15 Oktober kemarin, yakni operasi gempur rokok ilegal yang kedua di tahun 2022. Hasilnya, itu sangat memuaskan,” urainya.

Melalui sosialisasi ini, ujarnya, pihaknya yakin akan sangat besar manfaatnya dalam memberantas rokok ilegal. “Tetapi, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya keinginan dari masyarakat sendiri untuk menjauhi rokok ilegal itu. Jadi, kalau misalnya masyarakat masih banyak yang mengkonsumsi rokok ilegal, ya akan tidak maksimal sosialisasi ini. Kebetulan, yang dilakukan penindakan, itu 100 persen adalah laporan dari masyarakat,” ujarnya. (gie)