Transaksi Non-Tunai Belum Ramai di Masyarakat, Tahun 2021 BI Malang Akan Genjot Penggunaan

Memontum Kota Malang – Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Malang terus mendorong transaksi non-tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Disebutkan Kepala BI KPw Malang, Azka Subhan, BI pusat menargetkan ada 12 juta merchant di seluruh Indonesia menggunakan QRIS.

Baca juga:

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

“Untuk wilayah kerja BI KPw Malang, kita dapat target 238 merchant. Di tahun 2020 sudah ada 134 merchant yang menggunakan QRIS, sisanya 104 akan kita penuhi di tahun ini,” ungkapnya, Selasa (06/04).

Menurut Azka, makin banyak merchant akan makin cepat digitalisasi transaksi non-tunai. Namun sayang penggunaan non-tunai masih belum begitu ramai di masyarakat. Contoh saja pemasangan QRIS di Pasar Oro-Oro Dowo yang bekerja sama dengan Bank Jatim, hanya digunakan tidak lebih dari 10 persen masyarakat yang berbelanja kesana.

“90 persen masih menggunakan tunai. Lalu di Masjid Jami’ dari pemasukan Rp 200 juta, hanya Rp 3 juta yang masuk dari QRIS,” tambahnya.

Bagi Azka, terdapat dua faktor yang mendukung suksesnya transaksi non-tunai. Selain banyaknya merchant yang memiliki QRIS, user atau pengguna QRIS juga harus banyak.

“Kalau merchant QRIS banyak tapi tidak ada yang pakai, ya percuma. Jadi mohon dibantu melalui media juga meningkatkan awareness pemahaman untuk non tunai menggantikan tunai. Pelan pelan kita ingin segera bisa terimplementasikan. Kampanyenya sudah lama tapi gerakannya masih belum seperti yang diharapkan,” jelasnya.

Ke depan pihaknya akan membentuk tim percepatan dan perluasan di seluruh kota/kabupaten di wilayah kerja BI KPw Malang.

Dimana tim tersebut akan dimulai di Kota Malang terlebih dahulu. “Lalu nanti menyusul kota-kota lainnya, karena dari 7 kota/kabupaten wilayah kerja kami, yang siap baru Kota Malang dan Probolinggo,” pungkas Azka. (mus/ed2)