Sikapi Penolakan, DPRD Minta Pemkot Malang Masif Gencarkan Sosialisasi Penerapan Satu Arah di Kayutangan Heritage

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar segera melakukan sosialisasi secara luas, terkait dengan rencana penerapan satu arah di Kawasan Kayutangan Heritage. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah Jubair.

Menurut Rimzah, Pemkot Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, masih dua kali melakukan sosialisasi kepada warga. Karena itu, harus terus dilakukan secara masif, agar warga paham dan mengerti terkait dengan kebijakan tersebut.

“Sosialisasi yang dilakukan ini, baru dua kali. Pertama, di Gedung DPRD Kota Malang dan itupun atas inisiatif warga. Kedua, di Kantor Kecamatan Klojen,” ujar Rimzah, Selasa (17/01/2023) tadi.

Dikatakannya, jika audiensi yang sebelumnya telah dilakukan di Gedung DPRD, beberapa warga telah menolak. Bahkan, juga meminta solusi yang jelas terkait dengan kebijakan penerapan satu arah tersebut.

Baca juga :

• Diperiksa 6 Jam oleh KPK, Sejumlah Saksi Pokmas Pilih Bungkam
• Jelang Pilkada, Dispendukcapil Kota Malang Dorong Upaya Jemput Bola Perekaman E-KTP
• Disdikbud Kota Malang Kenalkan Koleksi Museum melalui Program Jemput Bola ke Sekolah
• Kecewa Pelayanan Pengiriman Paket, Konsumen Datangi Kantor JNE Pajajaran Kota Malang
• Tiga Pokmas Tak Penuhi Pemeriksaan KPK, Satu Pokmas Beda Inisial Dipanggil Hari Ini

“Mereka (warga) menolak dan meminta solusi yang jelas dari Pemkot Malang. Pada saat audensi, mereka (warga) mengaku belum mendapatkan sosialisasi,” katanya.

Dengan sosialisasi yang nantinya terus dilakukan, menurutnya baru bisa melangkah ke rencana uji coba satu arah. Namun, terkait dengan pendapat warga sekitar itu juga perlu dipertimbangkan oleh Pemkot Malang.

Dengan begitu, pihaknya berharap rencana kebijakan satu arah yang nantinya akan diterapkan, banyak warga yang mendukung, bukan sebaliknya.

“Saya yakin Pemkot Malang berupaya mencari solusi agar kemacetan di Kota Malang itu bisa teratasi. Pemkot pasti cari solusi tapi timbul pro dan kontra. Harapannya lebih banyak pro daripada kontranya. Sosialisasi harus terus digencarkan,” imbuhnya. (rsy/sit)