Sikapi Pengendalian Inflasi Pangan, Wali Kota Malang Siapkan Kolaborasi dengan Sejumlah Daerah di Jatim

Memontum Kota Malang – Usai mengikuti kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Wali Kota Malang, Sutiaji, akan melakukan kerja sama dengan berbagai daerah di Jawa Timur. Hal itu dilakukan, untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kota Malang.

Pihaknya menjelaskan, bahwa akan bekerjasama dengan Blitar, Banyuwangi, Lamongan, termasuk juga Kabupaten Malang serta Kota Batu. “Karena seperti di Blitar, itu surplus daging ayam dan telur ayam ras. Kemudian di Banyuwangi itu masalah padi, Lamongan terkait masalah jagung,” ucap Wali Kota Sutiaji, Rabu (10/08/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa dengan mengambil jagung di Lamongan, itu nantinya bisa dikeringkan terlebih dahulu di Kota Malang, untuk sebagai pakan ayam. Lalu, dikirimkan ke Blitar, dengan menukar daging ayam dan telur ras tersebut.

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

“Kita menukar jagung untuk pakan ayam dengan ayam dan telur dari Blitar. Tetapi, itukan juga fluktuatif,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kerja sama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dengan harapan, bisa mengendalikan harga bahan pokok di masyarakat.

“Harapannya, kita bisa mengendalikan harga seperti cabai, bawang merah dan bawang putih,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai operasi pasar di Kota Malang, dikatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan anggaran. Menurutnya, jika harus menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), tentu tidak semudah itu.

“Nggak bisa tiba-tiba pakai dana BTT itu, karena di dalam Kementerian Dalam Negeri, itu jelas mencatat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)