SEKITAR KITA
Sembilan Kelurahan di Kota Malang Jadi Bidikan Penanganan Stunting
Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berupaya menekan angka stunting. Dijelaskan Kepala Dinkes Kota Malang, dr Husnul Muarif, meski tren stunting Kota Malang terus mengalami penurunan, tapi terdapat 9 kelurahan yang perlu perhatian khusus karena stunting.
“Sampai tahun 2021, dengan evaluasi masa timbang bulan Agustus 2020 masih terdapat beberapa lotus stunting yang perlu intervensi sangat masif,” ujarnya, Kamis (29/04).
Baca juga:
- Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
- Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
- Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
Sembilan kelurahan yang masih perlu perhatian khusus terkait stunting itu antara lain Kelurahan Bareng, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan pandanwangi, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Samaan, Kelurahan Kotalama, dan Kelurahan Merjosari.
“Maka perlu adanya komitmen Pemkot Malang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk program kegiatan penurunan stunting dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Terlebih juga komitmen dari 9 kelurahan fokus prioritas tersebut,” tambahnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) itu berharap melalui kegiatan Rembug Stunting, muncul sinergi.
Yaitu antara Pemkot, OPD, instansi swasta, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan pihak terkait lainnya.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, juga menekankan OPD harus terlibat dalam penurunan stunting.
“Masing-masing OPD harus punya peran, contoh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) berkaitan dengan masalah ketersediaan pangan. Kalau Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) harus mengontrol bagaimana penyaluran bantuan yang bisa menguatkan ketahanan asupan gizi tidak terlambat. Tapi tetap dirigennya adalah Dinkes, karena tugas dan fungsi (tusi)nya ada di Dinas Kesehatan,” papar Sutiaji.
Diakui pemilik kursi N1 itu, tingkat stunting di Kota Malang terbilang rendah, sehingga menduduki peringkat 3 terbawah se Jawa Timur.
“Bahkan Kota Malang menjadi 1 dari 100 Daerah Perluasan Pelaksanaan Percepatan Stunting tahun 2021. Makanya ini perlu kita kuatkan terus melalui kolaborasi pentahelix. Antar OPD, instansi swasta, stake holder, organisasi, maupun masyarakat. Apalagi tadi masih ada 9 kelurahan yang perlu perhatian khusus,” jelasnya.
Terakhir pihaknya juga berpesan orang tua untuk peduli terhadap anak-anaknya. Pasalnya, ini bisa saja menjadi salah satu faktor pendukung menurunnya angka stunting.
“Karena saya penasaran, tingkat kemiskinan paling tinggi ada di Kecamatan Kedungkandang. Tapi malah dari 9 kelurahan yang perlu perhatian karena angka stuntingnya, hanya 2 yang di lingkup Kecamatan Kedungkandang. Berarti kan tidak hanya kemiskinan yang menjadi faktor stunting, bisa jadi karena perhatian orang tua. Nah ini perlu menjadi perhatian,” tegas Sutiaji. (mus/ed2)
- Kota Malang4 minggu
Gramedia Goes to Campus, Berikan Pencerahan Mahasiswa untuk Memasuki Dunia Kerja
- Kota Malang4 minggu
KPU Kota Malang Tegaskan Anggota DPRD yang Terlibat Kampanye Pilkada Wajib Ajukan Cuti
- Kota Malang4 minggu
Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang Jadi Tujuan Utama Wisatawan Mancanegara
- Hukum & Kriminal3 minggu
Diduga Lompat ke Rel Kereta Api, Seorang Perempuan Tewas Tertabrak KA Pengangkut BBM
- Kota Malang4 minggu
Kasus Gondongan di Kota Malang Meningkat, Dinkes Siapkan Faskes dan Sosialisasi Pencegahan
- Hukum & Kriminal4 minggu
Diduga Ngetap Bensin Sembarangan, Motor dan Ruko di Jalan Raya Tlogomas Terbakar
- Kota Malang4 minggu
Pemkot Malang Dorong Peningkatan PAD melalui Optimalisasi Transaksi Elektronik
- Kota Malang4 minggu
Pembangunan Pasar Besar Kota Malang Masuk Prioritas 2025, Pemkot Tunggu Review DED