Puluhan Sopir Angkot Datangi Pemkot Malang, Bukan Unras Tapi Audiensi, Tagih Janji Walikota Bantuan Dampak Covid 19

Memontum Kota Malang – Puluhan sopir Angkutan Kota (Angkot) datangi Pemkot Malang, Senin (11/5/2020) pukul 10.00. Mereka mempertanyakan kapan realisasi bantuan dari Pemerintah Kota Malang kepada para sopir.

Penagihan dana bantuan terdampak Covid 19, tidak secara frontal dilakukan. Namun dikemas dalam audiensi dengan Walikota Malang Drs Sutiaji, Wawalikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko dan Sekda Kota Malang Drs Wasto SH MH di ruang sidang Balaikota Malang.

Menurut keterangan Rudi Susamto bahwa kedatangannya untuk mempertanyakan masalah pembagian bantuan dampak Covid 19. “Dari mediasi ini tadi, untuk pertanyakan masalah pembagian bantuan kenapa sampai berlama-lama. Tadi sudah ada penjelasan kepastian dari pememerintah. Ada mekanismenya, Bansos akan segera turun dari Pemerintah Kota Malang,” ujar Rudi.

Dari 1900 pengajuan, hanya 980 sopir terverifikasi mendapat bantuan dari pemerintah Kota Malang. “Sebanyak 980 sopir yang terverifikasi. Kemungkinan ada yang sudah dapat dari bantuan lain atau juga double 1 KK ada dua keluarga bekerja sebagai sopir,” ujar Rudi.

Diceritakan oleh Rudi, bahwa sejak 15 Maret 2020, hingga saat ini para sopir sangat terdampak Covid 19.

“Semua terdampak. Sekolah-sekolah libur, mall tutup, terminal dan tempat tempat keramaian lainnya menjadi sepi. Sejak 15 Maret 2020 hingga saat ini sudah 2 bulan. Banyak yang menjual barang-barangnya karena sudah sepi penumpang dan banyak yang tidak bisa bekerja. Bahkan infonya ada yang bertahan hanya dengan makan nasi dan krupuk karena sudah 2 bulan tidak bekerja,” ujar Rudi.

Saat ini para sopir Angkot ini sedikit tenang karena yang sudah terverifikasi akan mendapat pencairan bantuan April dan Mei 2020. “April dan Mei tadi katanya sebentar lagi sudah bisa dibagikan. Sopir-sopir sepakat mendahukukan kesehatan yang penting pemerintah menyalurkankan bantuannya. Biar PSBB nya efektif karena sudah ada bantuan April dan Mei. Bantuan perbulannya Rp 300 ribu,” ujar Rudi.

Sementara itu Walikota Malang Drs H Sutiaji mengatakan bahwa data yang masuk 1033 orang terverifikasi 980 orang. “Data itu tidak stagnan masih ada kelonggaran dan masih dinamis. Kalau ada warga Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Malang kita akan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Malang. Nantinya jika sudah dapat dari kami maka tidak dapat dari Pemkab Malang supaya tidak tumpang tindih. Bantuannya April, Mei, Juni dan Juli,” ujar Sutiaji.

Dalam pertemuan itu sempat disinggung masalah PSBB. “PSBB yang akan terjadi adalah PSBB Malang Raya. Jadi masyarakat jangan kuatir. Yang ditutup hanya sherter-shelter Malang Raya. Mekanisme PSBB hari ini akan dibicarakan di Bakorwil,” ujar Sutiaji. (gie/yan)