Pj Wali Kota Malang bersama Kepala Daerah Ikuti Pelaksanaan Pengarahan Presiden RI di IKN

Memontum Kota Malang – Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menghadiri pengarahan Presiden RI, Joko Widodo, kepada para Kepala Daerah di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024) tadi.

Usai mengikuti serangkaian pengarahan tersebut, pria yang kerap disapa Iwan, menyampaikan bahwa ada dua poin penting yang telah disampaikan oleh Presiden, Jokowi. Yakni, mengenai persiapan Pilkada serentak dan menjaga daya beli masyarakat.

“Dua isu krusial tersebut menjadi penekanan penting dalam arahan Presiden Jokowi tadi. Tentunya, hal ini akan menjadi perhatian saya sebagai Pj Wali Kota Malang,” kata Iwan.

Dikatakan Pj Wali Kota Malang, bahwa persiapan Pilkada di Kota Malang juga menjadi perhatiannya. Apalagi dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta agar anggaran untuk Pilkada pada November 2024 mendatang, segera diselesaikan. Termasuk keamanan, dipastikan dengan baik.

“Saya memiliki amanah dari Presiden Jokowi yang harus dilaksanakan untuk memastikan gelaran Pilkada di Kota Malang berjalan dengan aman dan lancar,” ujar mantan Pj Bupati Lebak tersebut.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa Presiden Jokowi, juga menginstruksikan agar terus berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing wilayah. Bahkan, apabila membutuhkan tambahan kekuatan, menurutnya juga bisa segera menyampaikan pada Kapolda atau Kapolri.

“Kami tetap optimis dengan adanya dukungan penuh seluruh TNI/Polri yang ada di Kota Malang. Sehingga gelaran Pilkada dapat berjalan dengan kondusif tanpa halangan apapun. Kuncinya tetap bersinergi dan terus jalin komunikasi yang baik dengan jajaran Forkopimda, karena gelaran Pilkada ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Menurut arahan Presiden Jokowi, jika uang yang beredar di Kota Malang rendah, artinya daya beli masyarakat kita juga tidak kuat. Namun, saya cukup bersyukur karena per 12 Agustus 2024 ini realisasi APBD Kota Malang telah mencapai angka 49,37 persen dan ini lebih tinggi daripada Kabupaten dan Kota se Indonesia, yang hanya mencapai angka 31 persen serta lebih tinggi dari realisasi APBD di tingkat provinsi sebesar 41 persen,” jelas Iwan.

Diakhir, dikatakannya jika angka tersebut harus terus didorong peningkatannya. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Malang harus segera melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran yang telah direncanakan, sehingga pembangunan di Kota Malang dapat berjalan dengan maksimal dan peredaran uang di masyarakat juga tinggi.

“Hal ini tentu sejalan dengan penekanan Presiden Jokowi bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)