Pengamat Politik Anggap Pengurangan Kursi Dapil Tantangan

Memontum Kota Malang – Pengurangan alokasi kursi Dapil Kecamatan Klojen, dari 6 kursi menjadi 5 kursi, menuai perhatian Pengamat Politik, Zen Amirudin S Sos M Med Kom. Disampaikannya, bahwa pengurangan itu menjadi sebuah tantangan bagi calon legislatif (Caleg) partai politik, untuk mengoptimalkan suara di masing-masing daerah. Sebab, dengan jumlah bilangan yang sudah ditentukan itu nanti akhirnya, akan sama saja.

“Persoalannya selama ini adalah bagaimana memaksimalkan tingkat partisipasi politik masyarakat. Jadikan ini sebuah tantangan untuk mengoptimalkan suara di masing-masing daerah,” ujar Zen, saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022) tadi.

Dikatakan Zen, jika berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah partisipasi politik masih di bawah 80 persen. Bahkan, di angka 70 koma sekian persen. Jika partisipasi rendah, harga kursi juga semakin rendah.

Baca juga:

• Belanja Pegawai Kota Malang Diproyeksi Naik Rp 140 Miliar, Pj Wali Kota Sebut Terbesar untuk PPPK
• Kejari Kota Malang Blander, Bakar Narkotika dan Ratusan Ribu Pil LL
• Pembangunan Drainase Kawasan Suhat Ditargetkan pada Triwulan Pertama 2025
• Pemkot Malang Siap Implementasikan UU Keuangan Pusat-Daerah untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal
• Dishub Kota Malang Targetkan Parkir Vertikal Tiga Lantai di Jalan Majapahit Beroperasi Desember Ini

“Ini perlu dioptimalkan dan itu salah satunya adalah tugas partai. Jadi mengoptimalkan jumlah partisipasi politik di masing-masing dapil. Jadi kalau misalkan partisipasi mestinya 90 persen, kok jadi 70 persen. Maka, tingkat partisipasinya rendah, harga kursinya rendah,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam momentum belanja calon legislatif menjelang kontestasi politik 2024 itu juga diperlukan. Untuk menggugah partisipasi masyarakat, menurutnya partai politik itu perlu memilih caleg yang kredibel, kompeten, dan yang dikehendaki oleh rakyat.

“Ini menurut saya saatnya partai melakukan belanja caleg. Bagaimana memilih caleg yang kompeten, yang kredibel, caleg yang memang dikehendaki oleh rakyat. Sehingga partai jangan sembarangan belanja caleg. Tapi betul-betul diseleksi dengan transparan,” lanjutnya.

Selain itu, dalam hal ini uji publik juga dibutuhkan dalam melihat kredibilitas caleg. “Kalau perlu ada uji publik tentang kredibilitas si caleg itu. Menurut saya, itu hal yang wajar dalam iklim demokrasi di Indonesia ini. Sehingga track record caleg betul-betul dipertimbangkan oleh calon pemilih,” imbuhnya.

Sebagai informasi, didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jumlah alokasi kursi keseluruhan di Kota Malang yakni 45 kursi, tidak berubah dari alokasi kursi pemilu tahun 2019. Sedangkan, keputusan ditetapkan atau tidaknya pergeseran kursi pada masing-masing dapil akan diumumkan pada bulan Februari 2023. (rsy/sit)