Pemkot Malang Siap Optimalkan Dana Transfer Rp 1,18 Triliun untuk Kesejahteraan Warga

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/12/2022) tadi.

Usai menerima alokasi TKD tahun 2023 sebesar Rp 1,188 triliun, Wali Kota Sutiaji mengungkapkan kesiapan Kota Malang untuk mengoptimalkan anggaran sesuai fokus yang telah ditentukan. “Angka yang diterima sedikit lebih tinggi dari RAPBD yang proyeksinya Rp1,13 triliun. Sesuai arahan Bapak Presiden dan juga Ibu Gubernur, kita akan dorong fokus pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Hal tersebut, dilandaskan pada pemahaman bahwa APBN dan APBD adalah instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. Karenanya, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan.

Baca juga:

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

“Uang rakyat ini harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas kita sejauh ini sudah dinilai level A tiga tahun berturut-turut. Tentu harus dijaga dan ditingkatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam arahannya meminta adanya penguatan sinergi demi melahirkan signifikasi produksi. Hal ini menurutnya akan melahirkan percepatan target pembangunan, baik fisik, sumber daya manusia, ekonomi dan sosial budaya yang berujung pada kesejahteraan.

“Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang dapat kita lakukan dengan melakukan program belanja pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya manusia, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan program lainnya,” tutur Khofifah.

Hal tersebut, selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa APBN 2023 difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. (kom/rsy/sit)