Kota Malang Masih Miliki 274 Hektar Kawasan Kumuh

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya mengatasi kawasan kumuh dengan bersinergi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satunya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Baca juga:

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK

Disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, Kota Malang sendiri saat ini masih memiliki 274 hektar kawasan kumuh.

“Sebenarnya kalau berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang lama, jumlah kawasan kumuh kita ada 608 hektar. Sejak tahun 2018 hingga 2020 sudah dibenahi, hingga tersisa 72 hektar saja,” ungkapnya usai audiensi bersama pihak Kotaku, Selasa (20/04).

Namun, ada review berkaitan dengan kawasan kumuh dan keluarlah SK baru sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR. Sehingga total saat ini Kota Malang masih miliki 274 hektar kawasan kumuh.

“Tadi direview dengan SK baru sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR, ada penambahan di 31 Kelurahan. Jadi akumulasi dari 72 hektar, ditambah dengan yang baru, masih ada 274 hektar kawasan kumuh,” bebernya.

Salah satu program Kotaku yaitu Kayutangan Heritage juga disampaikan Sutiaji, telah dilaporkan sejauh mana progresnya. Sehingga sesegera mungkin ada penyerahan dari Kementerian PUPR ke pihak Pemkot Malang.

“Insyaallah segera mungkin, sekarang masih ada perawatan jadi belum diresmikan. Nanti ada serah terima dari Kementerian PUPR pada kami,” tuturnya.

Berdasarkan keterangan Sutiaji, terdapat dua titik yang akan diserah terimakan. Yaitu Zona 1 (pertigaan Kantor PLN) dan zona 2 (perempatan Raja Bally)

“Tinggal nanti kami akan lanjutkan untuk zona 3 di Monumen Chairil Anwar. Zona 3 masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 ini,” jelasnya.

Terakhir Sutiaji juga meminta adanya infografis progres pembangunan yang bisa diperlihatkan pada masyarakat. Supaya masyarakat tidak bertanya-tanya atas kelangsungan penggarapan Kayutangan Heritage yang merupakan salah satu Program Kotaku.

“Saya pun juga minta, tolong ada infografis biar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Kotaku, mana yang belum,” tegas Sutiaji. (mus/ed2)