Kepengurusan DPC PKB Kota Malang Dinilai Otoriter

Memontum Kota Malang – Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat kritik dari salah seorang kadernya. Kader yang enggan disebutkan namanya ini menilai bahwa beberapa keputusan yang diambil oleh DPC PKB sangat tidak aspiratif khususnya dalam proses plotung penempatan kadernya dalam formasuli di DPRD. Hal itu juga termasuk dalam moment menjelang Muscab pada 2020 mendatang.

Selain itu, menurutnya juga ada beberapa poin yang dianggap kurang bisa menyerap aspirasi para kader non kepengurusan. Dirinya menyebut ada beberapa keputusan dan kebijakan yang tidak pernah dirapatkan atau dibahas dalam sebuah forum resmi.

Salah satunya, ia menyebut ada beberapa kader yang dulu membelot dan tidak mendukubg keputusan DPP PKB saat Pilkada 2018, namun saat ini aktif menjadi pengurus inti DPC PKB Kota Malang. Bahkan menurutnya juga ada yang sempat keluar dari PKB dan saat itu nyaleg melalui partai lain.

“Kini menjadi pengurus inti di Dewan Syuro DPC PKB Kota Malang. Belum lagi, penunjukkan nama seseorang di posisi DPRD Kota Malang. Kami juga tidak pernah diajak runding oleh DPC PKB Kota Malang. Kami merasakan kepemimpinan DPC PKB Kota Malang, dalam hal ini ditengarai otoritas sewenang – wenang kepada anggotanya,” ujarnya.

Dirinya mengaku bahwa hak tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, banyak kader PKB yang lebih senior dan memiliki loyalitas, namub tidak mendapatkan perhatian dari pengurus DPC. “Yang terjadi malah sebaliknya, yang ada malah dikesampingkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC PKB Kota Malang Zaini Nashiruddin mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Sebab, menurutnya, segala keputusan yang diambil oleh DPC PKB, sebelumnya juga telah dikoordinasikan dengan jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

“Itu tidak benar. Semuanya sudah kami koordinasikan. Dan semua keputusan yang diambil, juga dilakukan sesuai dengan peraturan di PKB,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPC PKB Kota Malang, Kamis (12/9/2019).

Bahkan, menurut Zaini, pernyataan tersebut sudah jelas bukan dari pengurus DPC. Sebab menurutnya, jika pengurus DPC sudah bisa dipastikan paham dengan mekanisme dan aturan yang ada dalam pengambilan segala keputusan. Namun begitu, menurutnya memang tidak semua forum harus melibatkan seluruh elemen DPC PKB.

“Artinya begini, kan ada porsinya masing-masing. Jadi tidak semua forum melibatkan ranting atau PAC. Ada bebeberapa kebijakan yang diambil hanya melalui pengurus harian, pimpinan DPC dan beberapa yang lainnya. Saya kira hal itu tidak hanya di PKB, organisasi lain juga seperti itu,” jeasnya.

Terlebih menurut Zaini, segala bentuk keputusan apapun dalam DPC PKB Kota Malang juga telah diketahui oleh DPW. “Dan saya juga yakin, dalam menentukan keputusannya, DPW pasti juga punya pertimbangan,” pungkasnya. (iki/yan)