Kemenag Kota Malang Butuh Lima Orang Jadi Petugas Haji

Memontum Kota Malang – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, telah melakukan rekruitmen petugas haji tahun 2023. Dalam pendaftarannya, ada sebanyak 43 orang yang mengikuti dan hanya 38 orang yang dinyatakan lolos seleksi. Nantinya, dalam proses lanjutan akan dipilih menjadi petugas haji hanya lima orang.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Umrah Kementerian Agama Kota Malang, Mukhlis, mengatakan jika dari lima yang terpilih menjadi petugas haji, nantinya akan mendapatkan beberapa pelatihan mitigasi. Dengan tujuan bisa mendampingi para jemaah haji dengan maksimal.

“Jadi nanti menjadi petugas haji memiliki tiga fungsi. Yakni pelayanan, perlindungan, dan pembinaan. Nanti mereka akan ditraining sekitar 10 hari,” ucap Muklis, Minggu (12/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Menurutnya, ada beberapa macam petugas haji, diantaranya yakni sebagai Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Haji, Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). Tentunya, setiap petugas tersebut harus mempunyai kualifikasi yang ditentukan.

“Kalau sebagai Ketua Kloter, selain harus PNS, kriterianya orangnya harus moderat. Karena tesnya ada semacam tes psikologi, jadi moderatnya juga diukur di dalam tes. Jadi pertama orangnya ada jiwa kepemimpinan lalu kemudian moderat dan bisa memimpin orang lain,” jelasnya.

Sementara, untuk Pembimbing Ibadah Haji, menurutnya harus memiliki sertifikat pembimbing terlebih dahulu. Selain itu, harus yang sudah pernah naik haji. Namun, apabila belum memiliki sertifikat bisa mengikuti diklat sedikitnya selama 10 hari. Sehingga masyarakat umum bisa mengikutinya.

“Sedangkan untuk lainnya, tim daerah itu ranahnya Pemkot Malang. Ada kesehatan, dokter dan tokoh masyarakat dan itu juga tetap ada diklatnya tiga hari. Sehingga diharapkan bisa benar-benar membantu jemaah,” imbuhnya. (rsy/gie)