Dikbud Kota Malang Akan Buat Kurikulum Muatan Lokal Hadapi PJJ

Memontum Kota Malang – Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sudah berlangsung genap 1 tahun sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud-RI) melayangkan kebijakan ini, dikarenakan kondisi pandemi tanggal 1 Maret 2020 lalu.

Oleh sebab itu dengan masih berlangsungnya PJJ hingga saat ini, dalam ranah pendidikan banyak hal yang harus diperbaiki.

Banyak kendala yang dialami siswa dalam pembelajaran daring saat ini. Dimana mau tidak mau, guru pengajar juga ikut merasakan berbagai keluhan dan problem tersebut.

Seperti yang diceritakan Guru Bahasa Indonesia SMPN 9 Kota Malang, Luluk Hesti Dewi, Senin (01/03). “Banyak kendala yang dilalui siswa, mulai dari kendala sinyal, gadget, hingga kedisiplinan. Sehingga kami berikan bantuan untuk kemudahan siswa kami,” ujarnya.

Bantuan diberikan bagi yang mengalami kendala seperti sinyal, kuota, bahkan ponsel, dengan mempersilahkan mereka untuk datang ke perpustakaan sekolah. Hal itu dimaksudkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada.

Meski begitu, wanita yang juga merupakan pustakawan di SMPN 9 itu mengatakan, dalam sehari tak banyak siswa yang datang.

“Hanya lima sampai belasan saja yang datang, ada juga beberapa yang kemari untuk remidi atau susulan. Soalnya waktu ujian mereka kehabisan kuota, atau sinyanya jelek,” jabarnya.

Selain itu guru juga memiliki kendala, seperti masalah memori ponsel. “Kami mengajar tak hanya satu kelas saja. Dan tiap kelasnya ada puluhan siswa. Belum lagi guru yang mengajar lebih dari 1 mata pelajaran,” keluhnya.

Oleh sebab itu, ia bersama rekan guru lainnya harus ekstra sabar, dalam mengajar selama pandemi.

BACA JUGA: Penilaian Keseharian Jadi Syarat Kelulusan Siswa Kota Malang Tahun 2021

Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Suwarjana, menerangkan bahwa ada beberapa tugas yang harus ia perbaiki di satu tahun pendidikan daring ini.

Yaitu berkaitan dengan pendidikan karakter. Karena lamanya tidak bertemu guru, membuat kedisiplinan dan pendidikan karakter siswa sedikit luntur.

“Pendidikan karakter salah satu PR buat saya. Sebab, adik kita sekarang luntur budi pekertinya. Sekolah sudah melakukan upaya penerapan pendidikan karakter, tapi itu kurang efektif, ” ujarnya.

Sehingga, pihaknya sudah berusaha mengumpulkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pengawas.

“Kami akan membuat kurikulum muatan lokal untuk budi pekerti. Memang resikonya akan menambah jam pelajaran dan guru pulang agak siang. Semoga nanti tahun 2022 awal sudah kami masukkan,” terangnya. (cw1/ed2)