Beri Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemkot Malang Gelar Sosialisasi

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berusaha memberikan kemudahan terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko bagi masyarakat Kota Malang. Hal itu, direalisasikan melalui sosialisasi, seperti yang dilakukan pada Selasa (16/07/2024) tadi.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa izin dari pelaku usaha berbasis risiko itu nantinya akan berdampak pada iklim investasi di Kota Malang. Terlebih, prestasi investasi di Kota Malang saat ini sudah sangat baik sekali.

“Investasi di Kota Malang kemarin naiknya tinggi sekali, 100 koma sekian persen dari Rp 1 triliun. Berarti, inikan investor sudah merasa nyaman dan aman bisa investasi di Kota Malang, terutama terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko bagi masyarakat pelaku UMKM,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Selama ini, menurut Wahyu, dalam mengurus perizinan tersebut dianggap sulit oleh masyarakat. Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, nantinya juga dapat memberikan pemahaman.

“Mudah-mudahan mereka paham dan yakin, sehingga masyarakat Kota Malang ini terus bisa meningkatkan usahanya di tempat masing-masing,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pengaduan Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal, Pelayanana Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Ni Kadek Yulie Diansari, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut difokuskan pada UMKM atau pengusaha kecil di Kota Malang. “Kami mengkhususkan untuk para pengusaha kecil yang sepertinya masih agak kurang untuk pengisian perizinannya. Selama 2024 ini ada 342 yang mengajukan dan yang paling banyak jenisnya itu di makanan,” kata Ni Kadek.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan tersebut Disnaker PMPTSP juga memberikan kemudahan dalam perizinan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha. Itu juga langsung diselesaikan pada hari ini.

“Beberapa sudah banyak yang pengajuan, ada juga yang bertanya apabila mempunyai dua usaha tapi hanya memiliki 1 NIB, nah kalau mau mengurus yang baru itu langsung kita selesaikan saat ini juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya yang menjadi kendala dalam pengurusan tersebut yaitu karena saat ini menggunakan aplikasi Online Single Submassion (OSS). Sehingga, hal itu dianggap tidak mudah oleh masyarakat apalagi bagi mereka yang gagap teknologi (Gaptek).

“Atau bisa saja mereka itu tidak tahu bagaimana cara masuk ke link tersebut dan di link itu sebenarnya semua sudah ada, dari berbagai macam ragam apapun jenis bidang usaha masyarakat. Nah ini yang menjadi kendalanya,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)