92 Persen Lebih Target Pajak Terealisasi, Wali Kota Malang Beri Pesan Penting

Memontum Kota Malang – Membayar pajak menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh warga negara Indonesia, karena peruntukan atau pemanfaatannya sangat besar. Sama halnya di Kota Malang, pajak yang dipungut dari para wajib pajak, digunakan untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang tidak mampu. Termasuk, juga membantu warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau menikmati layanan kesehatan.

“Jangan menganggap atau ada anggapan, jika membayar pajak ini menambah beban, serta membebani warga masyarakat. Mari kita bersama membangun kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji, Selasa (28/12/2021).

Hal tersebut dirasa oleh pemilik kursi N1, itu sangat penting. Pasalnya, tidak hanya pemerintah pusat yang pendapatan dan sumber dana pembangunannya bersumber dari pajak, tapi juga Kota Malang.

“Maka dari itu, mari kita bayar pajak kita sesuai besarannya dan bayarlah tepat waktu,” ajaknya.

Lebih jauh orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu menyampaikan pada pengelola usaha, seperti hotel dan restoran, bahwa pajak yang dibayarkan pada dasarnya adalah pajak dari warga atau konsumen yang dititipkan. Oleh sebab itu, titipan itu harus disampaikan sesuai besarannya.

“Jika suatu daerah ingin maju dan berkembang, salah satu faktor penentunya adalah dari sektor pajak,” tegas Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengungkapkan bahwa dari target pajak tahun ini sebesar Rp 462 miliar, telah terealisasi lebih dari 92 persen atau melampaui angka Rp 425 miliar. Sehingga, Handi optimis bisa memenuhi 100 persen dari target tersebut di akhir tahun yang tinggal beberapa hari ini, dan bahkan bisa melebihi. Meskipun demikian, dirinya tidak menampik jika pandemi Covid-19, turut mempengaruhi pendapatan pajak.

“Seperti tingkat hunian hotel dan tempat hiburan yang selama ini nyaris tidak beroperasi dan pendapatannya turun drastis. Sehingga pajak yang dipungut pun berkurang,” urainya.

Dari kondisi ini, Bapenda terus berupaya untuk menggali sumber atau potensi pajak lain, seperti pajak bumi bangunan. Sehingga, besaran target pajak tahun ini optimis terealisasi.

Baca juga

• Kunjungi MPP, Ombudsman RI Apresiasi Potret Pelayanan Publik yang Hampir Sempurna
• Kolonel Pelaut Hartanto Resmi Jabat Komandan Lanal Malang, Siap Jaga Stabilitas Menjelang Pilkada 2024
• Diperiksa 6 Jam oleh KPK, Sejumlah Saksi Pokmas Pilih Bungkam
• Jelang Pilkada, Dispendukcapil Kota Malang Dorong Upaya Jemput Bola Perekaman E-KTP
• Disdikbud Kota Malang Kenalkan Koleksi Museum melalui Program Jemput Bola ke Sekolah

“Di detik-detik akhir tahun ini, 140 orang di Bapenda bekerja keras, dari pagi hingga malam dan bahkan saya sendiri turun ke lapangan untuk menagih atau memungut pajak. Dengan berbagai upaya ini kami optimis bisa memenuhi target tahun ini,” tegas Handi.

Bagi wajib pajak yang tidak patuh, terangnya, Bapenda memberi teguran tiga kali. Jika diabaikan, maka dilimpah ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak peraturan daerah serta dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang apabila masih tidak patuh.

“Di tahun 2022 nanti, pada tahap awal kami akan memasang 500 sistem pengawasan dan pembayaran pajak online atau e-tax di hotel dan restoran. Upaya ini untuk lebih mengoptimalkan pendapatan pajak, khususnya hotel dan restoran yang mempunyai potensi besar,” papar Handi. (hms/mus/sit)