Ratusan Aliansi Malang Bergerak Jilid II Gelar Aksi Damai, Soroti Kasus Pelanggaran HAM

Memontum Kota Malang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Bergerak Jilid II, menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (10/12/2024) tadi. Aksi tersebut, dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, dengan menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Yoga Saputra, menyampaikan bahwa aksi tersebut untuk menyerukan desakan kepada pemerintah agar lebih serius dalam menegakkan HAM di Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini, Indonesia belum mampu memenuhi kewajiban dalam melindungi dan menghormati hak asasi masyarakatnya.

Dalam aksi tersebut juga disoroti berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, seperti tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang, perampasan ruang hidup di Wadas, Jawa Tengah dan Pakel di Banyuwangi, serta kekerasan seksual yang masih marak terjadi. “Meski sudah ada berbagai undang-undang yang mengatur tentang HAM, pelanggaran masih terjadi baik di tingkat sipil maupun oleh aparat negara. Ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM belum menjadi prioritas serius,” ujar Yoga.

Baca juga :

Aliansi Malang Bergerak Jilid II juga menyampaikan sepuluh tuntutan utama, yakni mendesak agar negara menyelesaikan tragedi Kanjuruhan secara tuntas, mengusut pelanggaran HAM berat dan membawa pelakunya ke pengadilan, melakukan reformasi di tubuh Polri dan TNI, kemudian juga menarik perangkat militerisme dari Papua. “Tidak hanya itu, kita juga ingin meningkatkan perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menguatkan perlindungan perempuan dan anak sesuai UU TPKS, mendorong negara untuk berperan aktif dalam kemerdekaan Palestina, memenuhi hak penyandang disabilitas secara menyeluruh, menghentikan komersialisasi pendidikan di segala jenjang dan melaksanakan reforma agraria sejati untuk pemenuhan hak atas ruang hidup,” jelasnya.

Tentunya melalui aksi yang telah dilakukan tersebut, dirinya berharap agar dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Sehingga nantinya dapat segera dilakukan langkah konkret dalam menegakkan HAM di Indonesia. (rsy/sit)