Paripurna Penyampaian LKPJ 2022, Wali Kota Malang Ungkap Progres Pertumbuhan Ekonomi

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun 2022, di ruang rapat Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (31/03/2023) pagi.

Dalam penyampaian LKPJ tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika capaian progress pembangunan tahun 2022 di Kota Malang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,32 persen. Dimana angka tersebut, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di angka 5,34 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen.

“Pertumbuhan ekonomi ini merupakan buah dari kolaborasi pemulihan ekonomi yang didukung dengan adanya pembangunan Gedung Malang Creative Center dan Fasilitasi berbagai subsektor ekonomi kreatif, penguatan peran UMKM, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan destinasi pariwisata, serta penciptaan ekosistem usaha yang menarik investasi,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan tahun 2022 yang menjadi 4,37 persen, dimana pada tahun 2021 sebelumnya sebesar 4,62 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan menjadi 7,66 persen di tahun 2022, padahal tahun 2021 sebelumnya di angka 9,65 persen.

“Begitu pun dengan gini ratio Kota Malang tahun 2021 sebesar 0,407 persen dan tahun 2022 menjadi 0,421 persen. Sedangkan, indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 82,04 persen dan meningkat 82,71 persen di tahun 2022 ini,” paparnya.

Baca juga :

• Komisi B DPRD Kota Malang Dorong MCC Dikelola dengan Skema BLUD, Diskopindag Siap Kaji
• Satpol PP Kota Malang Pastikan Penertiban Warung Liar GOR Ken Arok Tetap Jalan, SP1 Terbit Awal Agustus
• Portal Griya Shanta Ditutup, Pemkot Malang Pastikan Uji Coba Jalan Tembus Tetap Berjalan
• DPRD Kota Malang Sampaikan Enam Rekomendasi, Soroti Rendahnya Belanja Modal
• Langganan Juara OSN, MAN 2 Kota Malang Kini Jadi Percontohan Nasional Tata Kelola Madrasah

Kemudian, berdasarkan data dari BPS Kota Malang, Inflasi Kota Malang tahun 2022 tercatat 6,45 persen (YoY) dengan laju inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan april mencapai 1,44 persen. Sedangkan, laju inflasi bulanan terendah terjadibpada bulan Oktober yakni (-0,11) persen.

“Untuk menjaga laju inflasi pada momen tertentu, kami menguatkan sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pihak terkait,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika penilaian rapot LKPJ di tahun 2022 ini bukan menerima atau menolak. Tetapi memberikan rekomendasi baik, kurang baik atau buruk. LKPJ 2022 ini menurutnya, juga diberikan di saat tenggang waktu.

“Mungkin Bapak Wali Kota ini, ingin memberikan surprise bahwa LKPJ disusun sebaik-baiknya, supaya mendapat rekomendasi yang baik. Karena LKPJ sekarang bukan setuju atau tidak setuju, tetapi memberikan nilai rapot baik, kurang baik, dan buruk,” ujar Made.

Lebih lanjut pihaknya juga mengatakan, jika sering mengingatkan kepada Wali Kota Malang untuk tidak melupakan kebutuhan primer. Seperti, jalan berlubang, drainase yang tersumbat, pelayanan pendidikan yang baik, dan pelayanan kesehatan yang baik.

“Ini sering terlupakan. Kita sering membahas sesuatu pembangunan yang sifatnya tersier atau kurang yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga sebaik apapun pencapaian kita jika kebutuhan primer belum terpenuhi maka tetap akan menjadi sorotan publik masyarakat,” tegas Made. (rsy/sit)