Laporan Hasil Banggar Perubahan APBD 2024, Enam OPD Terima Tambahan Anggaran

Memontum Kota Malang – Enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan tambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2024 ini. Hal tersebut, disampaikan dalam penyampaian laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (08/08/2024) tadi.

Juru Bicara Banggar, Bayu Rekso Aji, menyebut jika penambahan anggaran itu ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar Rp 525 juta. Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) sebesar Rp 25 juta untuk urban farming di SDN Dinoyo 2 Kota Malang dan Dinas Perhubungan (Dishub) Rp 100 juta untuk jasa konsultan perencanaan dan pengawasan.

“Lalu, ada pergeseran anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebesar Rp 641, 7 juta untuk Honor Linmas di luar TPS dalam rangka Pilkada 2024. Kemudian, juga ada untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebesar Rp 250 juta dan Dinas Tenaga Kerja PMPTSP sebesar Rp 100 juta untuk Pemeliharaan Mall Pelayanan Publik,” jelas Bayu.

Namun, ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Tim Banggar, yakni agar Pemerintah Kota Malang dapat segera merealisasikan, sehingga anggaran mampu diserap secara maksimal dan dapat menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Kemudian, juga mendorong agar menjalankan program dan kegiatan pembangunan dengan tingkat transparansi yang tinggi.

“Badan Anggaran DPRD Kota Malang juga mendorong agar pergeseran anggaran baik penambahan maupun pengurangan antar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya untuk memaksimalkan capaian target kinerja sesuai dengan amanat RKPD Tahun 2024,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa setelah dilakukan penyampaian laporan hasil Banggar, akan dilakukan pengesahan pada Jumat (09/08/2024) besok. Kemudian, masih harus menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Baca juga :

“Sehingga, kita berpacu dengan waktu untuk membahas ini dan ternyata jauh lebih efektif. Karena dalam bahasannya kita lebih fokus dan semua standby ada di tempat. Kita bisa mengupas tuntas dari masing-masing OPD, mulai tambahan anggarannya, pergeseran anggarannya, hingga pengurangan anggarannya kita tahu semuanya,” kata Made.

Made berharap, nantinya penyerapan anggaran tersebut dapat secara maksimal dilakukan. Sehingga, dapat menekan SILPA hingga dibawah Rp 100 miliar.

“Di September nanti sudah mulai aktif, karena maksimal pada 22 atau 23 Agustus ini sudah ada evaluasi gubernur. Kemudian nanti kita bahas lagi, karena evaluasi gubernur harus ada berita acara persetujuan DPRD untuk menindaklanjuti evaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan apresiasinya kepada Banggar DPRD Kota Malang. Karena mampu menyelesaikan pembahasan yang sangat berkualitas, dengan waktu maraton.

“Dari sini nanti akan disahkan APBD perubahan ini kemudian kami sampaikan ke Provinsi. Setelah diundangkan kita berharap program kegiatan yang tersisa untuk APBD perubahan 2024 ini bisa segera dinikmati untuk warga masyarakat Kota Malang,” ucap Erik.

Tidak hanya itu, Erik juga mengintruksikan kepada masing-masing OPD Kota Malang agar dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Kemudian juga memaksimalkan aspek pembangunan dan pelayanan publik.

“Dengan adanya perubahan APBD 2024 ini tidak bisa menjadi alasan lagi untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Kami berharap nantinya para OPD dapat melakukannya dengan maksimal, agar bisa segera dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kota Malang,” imbuh Erik. (rsy/sit)