PAD Kota Malang Turun Rp 160.5 Miliar

Malang, Memontum – Pandemi Covid-19 berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2020. Walikota Malang Sutiaji menyatakan ada penurunan Rp 160.5 miliar. Penegasan itu disampaikan dalam rapat paripurna anggota DPRD Kota Malang, Rabu (5/8/2020) pagi. Sutiaji menyampaikan APBD Tahun Anggaran 2020 pada aspek PAD menargetkan sebesar Rp2.019 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil 11,80% dari proyeksi awal pada APBD murni tahun anggaran 2020.

Penuruan PAD merupakan dampak dari pandemi covid-19. Bisa dikatakan PAD Kota Malang tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,65% dari proyeksi awal APBD murni tahun anggaran 2020. Sutiaji menjelaskan perubahan ini terjadi karena adanya koreksi penyesuaian dari pusat.

“Maka belanja daerah Kota Malang pada perubahan APBD Tahun anggaran 2020 menjadi Rp2.7 triliun. Atau mengalami penurunan sebesar 0,22% dari belanja daerah pada APBD murni Tahun Anggaran 2020,” tegas Sutiaji.

Menurutnya, program dan kegiatan pada perubahan APBD 2020 lebih dioptimalkan untuk mendukung kebijakan ekonomi makro daerah kota Malang 2020 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena adanya pandemi covid membuat perubahan arah kebijakan, yang lebih memprioritaskan bidang kesehatan pada tahun 2020.

Kemudian saat ditemui seusai acara, Sutiaji didampingi Kepala DPRD Kota Malang menyampaikan terkait SILPA yang tinggi merupakan keberungtungan. Menurutnya, jika SILPA tidak tinggi kemungkinan akan mengalami devisit di tahun 2020.

“Kalau menurut pak ketua, Sampean (Sutiaji) itu bejo (beruntung) pak. Kalau kemarin kita tidak punya SILPA agak tinggi kita devisit anggaran di tahun 2020,” ujarnya.

Meskipun ada peraturan baru yang memperbolehkan devisit anggaran daaerah untuk dialokasikan di tahun anggaran berikutnya, namun Pemkot Malang akan memaksimalkan sehingga tidak ada devisit anggaran di tahun ini. Hal tersebut dilakukan karena adanya penurunan pendapatan murni daerah yang mencapai 160 Milyar dan terkena dana refocusing dana perimbangan dari pusat juga mengalami penurunan 0,22%.

“Devisit tahun ini dapat dianggarkan di tahun 2021. Tapi kita tidak, kita akan manfaatkan sehingga tidak ada devisit anggaran di tahun ini. Karena jujur saja kita mengalami penurunan pendapatan murni daerah yang mencapai 160 Milyar dan terkena dana refocusing dana perimbangan dari pusat juga mengalami penurunan 0,22%,”jelas Sutiaji.

Menurutnya penurunan 0,22% yang tidak sampai 1% itu dapat terjadi karena tingginya pendapatan SILPA tahun kemarin sehingga dapat menutupi anggaran.

Selain itu, Sutiaji juga mengatakan bahwa pihak-pihak terkait akan memaksimalkan kinerjanya dalam 4 bulan terakhir ini termasuk kegiatan lelang.

“Saya sudah koordinasi dengan pak Sekda untuk mengomando OPD, dan minta pada temen-temen dewan, akan ada percepatan pembahsan disini. Sehingga harapan kami nanti sudah on going kegiatan itu di bulan September, masih ada waktu 4 bulan, praktisnya hanya 3 bulan. Harapan kami lelang-lelang juga bisa dilaksanakan mungkin September ini bisa jalan. Oktober-November dan closing date di tanggal 15 Desember,” tutupnya. (cw1/man)