Kota Malang

Bansos Terpadu Jadi Prioritas, Dinsos P3AP2KB Kota Malang Butuh Koordinasi Lintas Sektor

Diterbitkan

-

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito. (memontum.com/rsy)

Memontum Kota Malang – Bantuan Sosial (Bansos) Terpadu, menjadi salah satu prioritas dari 11 program yang harus diselesaikan selama masa kepemimpinan Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan. Karena itu, dibutuhkan beragam upaya untuk menyelesaikan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa dalam upaya tersebut tentunya dibutuhkan upaya lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Baik itu untuk mengatasi soal kemiskinan, stunting dan inflasi.

“Bansos terpadu ini bukan hanya tanggung jawab satu OPD. Misalnya, untuk pengentasan kemiskinan, ada aspek peningkatan pendapatan keluarga dan pengurangan beban hidup yang melibatkan berbagai OPD selain Dinsos,” kata Donny, Rabu (25/09/2024) tadi.

Donny juga menjelaskan, bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang berperan dalam memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Sedangkan OPD yang lain, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), terlibat dalam memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Advertisement

Baca juga :

“Setelah mereka mulai berusaha, Diskopindag membantu dan ketika usaha sudah berkembang tapi terkendala perizinan, Disnaker PMPTSP akan terlibat,” tambahnya.

Kunci dari keberhasilan Bansos terpadu itu, menurut Donny adalah integrasi data antar OPD. Semua intervensi harus berpedoman pada data yang terpusat, yakni melalui sistem PDKTSam, yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Dengan satu data, kita bisa tahu intervensi apa yang sudah dilakukan dan bantuan apa yang masih diperlukan,” ucapnya.

Donny juga mengakui, bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Bansos yaitu masalah validasi data. Untuk mengatasinya, menurut Donny dilakukan musyawarah kelurahan (muskel) secara rutin setiap tiga bulan untuk memperbarui data penerima bansos di tingkat kelurahan.

Advertisement

“Dengan data yang selalu diperbarui melalui muskel, bansos akan lebih tepat sasaran,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas