Penyampaian LKPJ Wali Kota Tahun 2023, Realisasi PAD Kota Malang Masih Jadi Sorotan Fraksi

Memontum Kota Malang – Realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Malang masih menjadi sorotan dari beberapa fraksi DPRD Kota Malang, dalam kegiatan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2023, Selasa (30/04/2024) tadi.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa realisasi PAD yang belum maksimal, itu bukan salah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Sebab dalam perencanaan di awal, Bapenda sendiri telah menyampaikan bahwa tidak mampu untuk mencapai target yang telah ditentukan tersebut.

“Apalagi, kan sudah ada dua kali revisi. Pertama yakni Rp 1 triliun lebih (Rp 5 juta, red) dan itu sangat tidak mungkin. Kami sebenarnya sudah tidak setuju untuk target itu. Kemudian direvisi lagi menjadi Rp 850 miliar. Nah, Bapenda sebenarnya sudah menyampaikan tidak akan mampu mencapai itu,” jelas Ketua DPRD Made.

Kemudian, dikatakan Made jika Bapenda Kota Malang tersebut telah menargetkan PAD sebesar Rp 650 miliar. Tentu hal itu, menurutnya sudah melalui kajian perhitungan secara matang.

Baca juga :

“Nanti kita akan lihat karena kita terbiasa menyesuaikan pendapatan dulu yang dikejar, baru kemudian belanja. Nah kadang-kadang kita kebalik, justru belanjanya dulu yang kelihatan besar sehingga harus ditutup oleh pendapatan yang terkesan dipaksakan sehingga tidak mampu mencapai target,” katanya.

Meskipun begitu, DPRD Kota Malang memberikan apresiasi terkait dengan target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang sudah tercapai di bawah Rp 250 miliar. Walaupun saat ini, masih di angka Rp 190 miliar.

“Sebenarnya kita menginginkan Silpa yang sehat itu di angka Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar. Kalau tidak ada Silpa, justru tidak bagus karena tidak ada efisiensi di situ. Tapi kalau Silpa berlebihan, juga tidak baik karena perencanaan tidak bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa terkait dengan realisasi PAD Kota Malang yang masih menjadi sorotan, tentunya akan dievaluasi. Mulai dari kinerja, hingga kajian-kajian yang disiapkan untuk menentukan kisaran target PAD.

“Memang itu akan menjadi masukan untuk PAD, karena untuk menentukan target tersebut tentu ada suatu kajian. Nah sebelum melakukan kajian tentu dalam perjalanan pasti ada hal yang tidak bisa kita penuhi. Kalau kemarin ada regulasi yang harus kita sesuaikan, ada penyesuaian-penyesuaian. Akhirnya ada berapa target. Itu yang harus kita lihat semua secara terintegrasi,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)