Penyampaian PU Fraksi DPRD Kota Malang Terkait Ranperda APBD 2023, Realisasi PAD Jadi Sorotan

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna mengenai pandangan umum (PU) fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, Jumat (31/05/2024) tadi. Dari ke enam fraksi, masih banyak yang menyoroti soal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Malang.

Seperti pada fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Di tahun 2023 lalu, target Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,377 triliun dan terdapat kekurangan target sebesar Rp 33 miliar.

“Pada BAB III dalam Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang, dijelaskan bahwa hambatan dan tantangan pemenuhannya sudah dilakukan pemetaan. Baik masalah internal berkaitan dengan manejerialitas, SDM, intensifikasi termasuk pemenuhan regulasi. Sedangkan masalah eksternal, berkaitan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat. Pertanyaan mendasarnya, jika permasalahannya sudah terklasifikasi, mengapa dalam beberapa tahun terakhir termasuk tahun anggaran 2023 target pencapaian masih tidak terpenuhi, mohon penjelasan,” kata Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Amithya Ratnanggani.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah. Menurutnya, target awal PAD diangka Rp 1,1 triliun, namun realisasinya diangka Rp 792 miliar. Hal itu diakuinya, ada kekurangan yang signifikan. Sehingga masing-masing fraksi juga menanyakan terkait hal tersebut.

“Tetapi yang bagus di sini, realisasi pendapatan Rp 2,3 triliun dengan asumsi terserapnya 98 persen. Lalu terkait realisasi belanja daerah di beberapa fraksi juga menyampaikan sebetulnya Rp 2,8 triliun tetapi yang terserap Rp 2,59 triliun. Jadi ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekitar Rp 119 miliar,” kata Rimzah.

Dalam hal ini, Rimzah menyampaikan bahwa DPRD Kota Malang selalu mendorong Pemkot Malang agar capaian PAD dapat terealisasi dengan baik di tahun 2024 ini. Terlebih, tidak sampai dibawah 80 persen dari target.

Baca juga :

Selain itu, terkait program kebijakan daerah mengenai kemiskinan dan pengangguran juga masih menjadi sorotan beberapa fraksi. Diakuinya, jika pada tahun 2023 lalu masih terdapat 37 ribu atau sekitar 4,2 persen warga Kota Malang yang masih dalam kategori miskin dan 31 ribu tergolong pengangguran.

“Nah, itu juga menjadi penghambat. Maka dari itu, kami dari beberapa fraksi terus mendorong juga agar program pendapatan ini juga bisa lebih fokus di titik titik yang dimana adalah daerah yang menjadi kantong kemiskinan dan pengangguran di Kota Malang,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan jawaban-jawaban yang telah menjadi sorotan dari enam fraksi tersebut. Secara umum, bahwa dalam hal ini ada regulasi atau ketentuan yang memang menjadi patokan dalam pencapaian tersebut.

“Seperti kemarin yang saya sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2023 memang ada beberapa target yang terealisasi ada yang melampaui ada juga yang kurang, nah rata-rata yang kurang ini dipertanyakan oleh fraksi-fraksi. Tapi kami Sudah siapkan jawaban kenapa ini belum memenuhi target. Termasuk juga efisiensi terkait dengan SILPA yang tahun kemarin sampai Rp 400 miliar dan sekarang kami dibawah Rp 200 miliar,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Namun, Wahyu berharap nantinya di tahun 2025 realisasi PAD akan lebih besar dari target yang telah ditentukan. Sebab, ada regulasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan PAD tersebut, yakni ada sistem bagi hasil.

“Dulukan itu menjadi kewenangan di provinsi saja, sekarang bisa masuk ke kota. Insyaallah kita optimis nanti di tahun 2025 realisasinya bisa Rp 1 triliun,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)