Menuju Kota Layak Anak, Bappeda Kota Malang Gelar Musrenbang Tematik Anak

Memontum Kota Malang – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik anak yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang kembali digelar di salah stu hotel di Kota Malang, Jumat (18/02/2022). Menuju Kota Malang Kota layak anak, menjadi bahasan penting dalam Musrenbang tersebut.

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu turut hadir melalui live zoom (daring), untuk membuka kegiatan Musrenbang tematik anak. Disampaikannya, jika pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian visi dan misi pembangunan.

“Pemerintah Kota (pemkot) Malang harus hadir agar tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam anak. Tentunya, dengan kegiatan ini anak diajak bicara, apa kepentingan anak, fasilitas yang harus terus dikuatkan untuk pemenuhan hak dan jika sudah ada dipenuhi maka harus terus dikawal agar tidak melemah,” ujarnya.

Baca juga:

• Komisi B DPRD Kota Malang Dorong MCC Dikelola dengan Skema BLUD, Diskopindag Siap Kaji
• Satpol PP Kota Malang Pastikan Penertiban Warung Liar GOR Ken Arok Tetap Jalan, SP1 Terbit Awal Agustus
• Portal Griya Shanta Ditutup, Pemkot Malang Pastikan Uji Coba Jalan Tembus Tetap Berjalan
• DPRD Kota Malang Sampaikan Enam Rekomendasi, Soroti Rendahnya Belanja Modal
• Langganan Juara OSN, MAN 2 Kota Malang Kini Jadi Percontohan Nasional Tata Kelola Madrasah

Selain itu, dirinya menjelaskan, jika di era anak saat ini ada dua disrupsi besar, yakni digitalisasi dan pandemi. Maka, dirinya berpesan untuk anak saat ini harus lebih bijak dalam menggunakan digitalisasi.

“Saat ini kita di era pandemi, dimana telah mengubah banyak sisi kehidupan termasuk dampaknya ke anak-anak, dan digitalisasi bisa membawa ke dampak negatif, maka anak saat ini harus bisa lebih bijak dalam menggunakan digital,” tambahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, berharap dengan kegiatan tersebut bisa mengakomodir kebutuhan anak walaupun tidak semua bisa terpenuhi. Disebutkannya, ada 18 usulan dalam musrenbang tematik anak.

“Dibanding Musrenbang lainnya, ini cukup sedikit dan ini sudah bisa masuk ke perangkat daerah semua. Jika misalnya perangkat daerah tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan anggaran, maka tadi pak ketua dewan sudah sampaikan kalau diupayakan masuk melalui pokir (pokok-pokok pikiran),” katanya. (cw2/sit)