Jelang Pilkada 2024, Pj Wali Kota Iwan Sebut Belum Terima Dugaan Ketidaknetralan ASN Kota Malang

Memontum Kota Malang – Hingga menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyebut belum menerima adanya dugaan ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Bahkan, hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang.

Disampaikan Pj Wali Kota Iwan, bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Karena, berbagai aduan dan laporan, terutama ketidaknetralan ASN, juga akan bermuara ke sana.

“Kami sudah memonitor pelaksanaan Pilkada dan masing-masing pihak memiliki peran. Apabila ada permasalahan, seperti ketidaknetralan ASN atau pendistribusian logistik, ada mekanisme dan ruang pengaduan yang disediakan, yaitu melalui Bawaslu,” kata Iwan, Senin (25/11/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Bawaslu menjadi lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan atau dugaan pelanggaran, termasuk ketidaknetralan ASN. Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu tentunya akan menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Baca juga :

“Sampai saat ini, kami belum menerima informasi resmi dari Bawaslu terkait hal-hal yang signifikan atau membutuhkan intervensi. Koordinasi terus kami lakukan, baik dengan TNI-Polri maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada,” jelasnya.

Dalam hal ini, juga ditegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan Pilkada serentak sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun juga mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN dan mendukung proses demokrasi, yang bersih dan transparan.

“Kami berpegang pada peraturan. Jika ada laporan resmi yang masuk, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun hingga kini, menjelang pelaksanaan Pilkada di Kota Malang masih berjalan dengan lancar dan kondusif,” tambahnya.

Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi antar penyelenggara, Pj Wali Kota Iwan optimis pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kota Malang, dapat berlangsung dengan aman dan damai tanpa adanya pelanggaran yang mengganggu proses demokrasi. (rsy/sit)