Antisipasi Kerawanan Pemilu, KPU Kota Malang Intensifkan Koordinasi

Memontum Kota Malang – Antisipasi potensi kerawanan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyiapkan beragam langkah. Salah satunya, dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Polresta Malang.

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa kerawanan dalam Pilkada harus dipahami dari berbagai sisi. Sehingga penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Berbagai kerawanan itu menjadi masukan bagi kami, terutama dari Bawaslu, Bakesbangpol dan Polresta Malang Kota. Sehingga koordinasi ini penting untuk dilakukan guna memastikan Pilkada Kota Malang dapat berjalan dengan lancar dan aman,” kata Toyyib, Rabu (04/09/2024) tadi.

Salah satu potensi kerawanan yang menjadi perhatian pada masa kampanye, ujarnya, seperti terjadi pengumpulan massa pendukung. Dalam hal ini, KPU berkoordinasi dengan Polresta Malang untuk mengatur jadwal, tempat dan jumlah massa yang ideal agar tidak terjadi gangguan ketertiban.

Baca juga :

“Pembatasan massa dan penjadwalan kampanye perlu diatur dengan baik untuk menghindari konflik,” ungkapnya.

Selain itu, masa penetapan keputusan calon Wali Kota yang memenuhi persyaratan, juga dianggap sebagai titik rawan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat. Karena itu, Toyyib menegaskan bahwa KPU Kota Malang akan mendasarkan setiap keputusannya pada regulasi yang kuat.

“Selain itu juga melakukan komunikasi serta sosialisasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengurangi potensi konflik yang terjadi itu,” tambahnya.

Ditegaskannya, bahwa KPU Kota Malang tidak akan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman internal saja. Melainkan, akan berkonsultasi dengan KPU Jawa Timur dan KPU RI sebagai pembuat regulasi.

“Meski begitu, aspek sosial dan respons masyarakat juga tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga kondusivitas selama pemilu,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)