Susun Rencana Kerja Pembangunan Kota, Pemkot Malang Akomodir 3.790 Usulan

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang mengakomodir sejumlah 3.790 usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2025-2045, Rabu (20/03/2024) tadi. Jumlah tersebut, meningkat 2,25 persen dibanding tahun 2024 lalu.

Dalam hal ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkap ada beberapa hal yang menjadi prioritasnya. Seperti soal pendidikan, kesehatan, insfratruktur dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi ini mengusung Indonesia emas pada tahun mendatang. Terkait juga dengan 4 sehat 5 sempurna yang harus dijalankan, kemudian stunting, inflasi, pelayanan publik, kemiskinan ekstrim dan ekonomi kreatif,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga:

Kemudian, ditambahkannya bahwa RKPD di tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045 itu menjadi patokan dan dasar untuk perencanaan pembangunan hingga 20 tahun mendatang. Apalagi dalam proses penghimpunan usulannya juga dilakukan bertahap, mulai dari lingkup paling bawah.

“Dari musrenbang tingkat kelurahan, kemudian Musrenbang pada tingkat kecamatan dan hari ini dikumpulkan semua. Disini merupakan hasil akhir dari semua dan inj memang agak berbeda seharusnya RPJPD dulu baru RKPD. Tapi karena ini khusus, jadi perujukan RKPD ini bersamaan dengan RPJPD,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa nantinya pada awal bulan April 2024, hasil dari Musrenbang tersebut, akan dibahas pada Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Tentu dengan adanya Musrenbang tersebut menjadi dasar pembangunan di Kota Malang.

“Dengan musrenbang sebagai dasar untuk pembangunan, karena musrenbang ini keinginan dari masyarakat kita tampung. Infrastruktur tadi ada 40 persen dan usulan dari disabilitas sejumlah 101 itu terpenuhi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa usulan yang diakomodir tersebut dari sejumlah 6.768 usulan. Sedangkan dari pokok-pokok pikiran (Pokir) dari 5.521 usulan, yang diakomodir ada sejumlah 4.152 usulan.

“Kemudian kalau Musrenbang Tematik yang anak dari 69 diakomodir 58, kemudian disabilitas 100 persen diakomodir ada 101 usulan. Untuk lansia dari 87 diakomodir 69, perempuan dari 135 diakomodir 129, kemudian yang pemuda ini paling banyak dari 661 diakomodir 583,” tambah Dwi.

Untuk perangkat daerah terbanyak, menurutnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). “Jadi sudah mulai merata, tidak hanya fisik saja yang diusulkan tetapi juga pemberdayaan masyarakat juga. Jadi pelatihan keterampilan itu banyak diusulkan,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)