Serapan Anggaran Bansos Disoroti DPRD Kota Malang, Dinsos P3AP2KB Beri Penjelasan

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang soroti rendahnya penyerapan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) yang masih belum tersalurkan dengan maksimal kepada masyarakat. Karena itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, memberikan penjelasan.

Pria yang kerap disapa Donny, menyampaikan bahwa itu karena masih terhambat Peraturan Wali Kota (Perwal). Di mana harus disesuaikan dengan regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Setelah Perwal tersebut turun, akan segera kami cairkan anggaran bansos yang tersisa. Insyaallah bulan depan Perwal turun, langsung kita cairkan anggaran Bansosnya,” kata Donny, Selasa (25/06/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam persiapan pencairan anggaran bansos tersebut, Dinsos P3AP2KB juga terus melakukan pemutakhiran data. Yakni setiap tiga bulan sekali. Itu dilakukan untuk memastikan penerima bansos sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi ada sebanyak 9 ribu penerima. Data itu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang divalidasi secara berkala. Untuk bansos yang diterima itu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang disalurkan selama 12 bulan melalui Bank Jatim. Karena ini non tunai, penerima bisa langsung mengambilnya di bank melalui bank Jatim,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa jumlah penerima manfaat dalam DTKS terus berkurang. Dari 185 ribu penerima, kini menjadi 180 ribu, yang menunjukkan adanya penurunan penerima.

“Ada penurunan sekitar 5 ribu penerima. Karena berkat aplikasi Penyusunan Data Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PeDeKaTe SAM) milik Bappeda, yang membantu penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2024 adalah 4,26 persen, dengan penyebaran terbanyak di Kecamatan Blimbing,” imbuh Donny. (rsy/sit)