Pj Wali Kota Malang Instruksikan Fokus Program Fundamental untuk RKPD 2026

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang mulai mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Hal itu dilakukan, dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Senin (25/11/2024) tadi.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan agar para perangkat daerah dapat memprioritaskan program-program fundamental yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini menurutnya agar dilakukan pemetaan dan inventarisasi program prioritas sebagai langkah awal.

“Perencanaan harus matang. Mana yang merupakan kebijakan nasional, mana mandatory spending, mana prioritas daerah, semuanya harus jelas, termasuk sumber dananya. Harus efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna,” tegas PK Wali Kota Iwan. 

Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota Malang mengingatkan empat tujuan utama RPD 2024-2026, sebagai panduan dalam menentukan skala prioritas. Di mana, menekankan pentingnya program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Baca juga :

“Kita kembali ke poin-poin dalam RPD. Tidak perlu membuat program tanpa dampak. Prioritaskan yang fundamental, yang meningkatkan pelayanan, kesejahteraan dan PAD,” jelasnya. 

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga mengarahkan agar usulan program RKPD 2026 segera dirampungkan untuk dimasukkan dalam pagu indikatif kementerian dan provinsi pada Januari 2025. “Kita akan bantu kawal semaksimal mungkin dengan memanfaatkan jaringan di kementerian atau provinsi,” tambahnya. 

Selain membahas RKPD 2026, Iwan juga mengevaluasi progres 11 program prioritas yang telah ditetapkan sejak dirinya menjabat. Program tersebut mencakup revitalisasi alun-alun, penanganan anak putus sekolah, pengembangan pariwisata, pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga pencanangan wali data dan statistik sektoral. 

“Melalui Rakor ini, saya berharap perangkat daerah melaporkan progres secara detail. Ini penting agar di akhir masa jabatan saya pada Februari 2025, program-program tersebut bisa tuntas atau setidaknya memiliki pondasi yang kuat untuk dilanjutkan,” imbuh Iwan. (kom/rsy/sit)