Percepat Revitalisasi Pasar Besar, Wali Kota Malang Temui Kementerian Pekerjaan Umum

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang terus mengupayakan percepatan revitalisasi Pasar Besar Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bahkan telah bertemu secara langsung dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI) untuk membahas persoalan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa proses percepatan revitalisasi masih menemui kendala, yang salah satunya karena terjadi disharmoni di internal pedagang. Hal itu, membuat pemerintah pusat belum bisa memastikan alokasi bantuan anggaran.

“Saya sudah ketemu dengan Kementerian PU, untuk mempercepat proses. Tapi yang pertama, kami masih melihat bahwa antar pedagang belum satu suara. Itu jadi perhatian utama,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (07/07/2025) tadi.

Dalam hal ini, Pemkot Malang juga telah berkomitmen menyelesaikan berbagai kelengkapan administrasi. Termasuk, dalam kepengurusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca juga :

“Kalau administrasi kami selesaikan tahun ini, kemungkinan besar penganggarannya akan masuk 2026. Tahun ini sepertinya belum bisa terealisasi karena proses di pusat cukup panjang. Tapi kami tetap jalankan prosesnya,” tambahnya.

Mengenai kekhawatiran keamanan, khususnya pasca insiden robohnya tembok pembatas yang melukai pedagang beberapa waktu lalu, Pemkot Malang akan melakukan perbaikan sementara menggunakan APBD. Namun, Wahyu menekankan bahwa solusi jangka panjang tetap harus melalui revitalisasi total.

“Kalau tidak dibongkar total, kondisinya riskan. Terutama dari sisi mekanikal dan elektrikal. Kami khawatir kejadian seperti kebakaran bisa terulang. Ini sering terjadi di Pasar Besar,” jelasnya.

Lebih lanjut Wahyu juga meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), untuk terus melakukan pendekatan secara intensif ke semua paguyuban pedagang. Agar pedagang bisa bersatu dalam satu suara, sehingga proses dari pusat bisa berjalan lebih cepat.

“Kalau pedagang bisa satu suara, prosesnya akan lebih cepat. Saya bisa tegas, tapi Kementerian PU tetap melihat kondisi di lapangan. Mereka ingin semuanya clean and clear,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)