Kemendagri Apresiasi Gerak Cepat Pemkot Malang dalam Jaga Kondusivitas Pasca Aksi Unjuk Rasa

Memontum Kota Malang – Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi situasi Kota Malang, bersama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang, di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Jumat (12/09/2025) tadi.

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa Kemendagri memberikan apresiasi kepada Kota Malang yang dinilai berhasil mengantisipasi potensi kerawanan pasca maraknya aksi unjuk rasa. “Pak Mendagri mengapresiasi gerak cepat dari Kota Malang, dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya Kota Malang dinilai bagus dalam menghadapi kejadian kemarin dan tetap kondusif, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa laporan yang disampaikan Pemkot Malang sesuai dengan 11 arahan Mendagri. Termasuk, penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

“Langkah-langkah ini tidak hanya berlaku saat kejadian, tapi akan terus dijalankan. Terutama mengaktifkan kembali siskamling agar masyarakat merasa ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menyampaikan bahwa pengaktifan kembali semangat gotong royong seperti masa lalu menjadi kunci. RT dan RW disebut sebagai ujung tombak dari deteksi dini.

“Yang tahu kondisi di bawah itu masyarakat. Maka wajib lapor harus berjalan dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga ke Bakesbangpol. Itu akan menjadi sistem informasi perlindungan masyarakat. Dari rakyat untuk rakyat,” jelas Anwar.

Terkait pendanaan, Anwar menyebut bisa bersumber dari APBD maupun swadaya masyarakat. Yang terpenting, siskamling dilegitimasi agar berjalan efektif. “Kalau pun ada honor, harus dilegitimasi dengan ketetapan,” lanjutnya.

Anwar juga menegaskan, bahwa dinamika aksi yang terjadi di berbagai daerah memang bagian dari aspirasi rakyat. Namun pemerintah sudah mulai menjawab tuntutan tersebut. “Kami mengapresiasi Kota Malang yang langsung memperbaiki fasilitas umum yang rusak pasca kerusuhan menggunakan APBD. Sekarang Kota Malang sudah kembali normal,” ucapnya.

Meski begitu, Anwar memberi catatan agar deteksi dini tetap dijaga. Apalagi, Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan masyarakat dari berbagai daerah.

“Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dampaknya bisa lebih luas. Karena itu, kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda dan agama, itu sangat penting untuk menjaga Kota Malang agar tetap kondusif,” imbuh Anwar. (kom/rsy/sit)