Musrenbang RKPD Pemkot Malang Akomodir 7.891 Usulan

Memontum Kota Malang – Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, memimpin langsung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun 2026 dan Forum Komunikasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Malang tahun 2025-2029, di salah satu hotel di Kota Malang, Rabu (19/03/2025) tadi. Pelaksanaan yang diikuti Forkopimda Kota Malang, Kepala OPD hingga perwakilan dua kepala daerah dari Kabupaten Malang dan Kota Batu, itu mengakomodir total sebanyak 7.891 usulan atau 3.871 usulan dari eksekutif dan 4.020 usulan dari legislatif.

“Kali ini, kami (Pemkot, red) mengakomodir sebanyak 50,4 persen dari jumlah usulan yang masuk atau total berjumlah sekitar 7.682 usulan,” kata Wawali Ali Muthohirin.

Terkait dengan usulan yang bakal diakomodir, dirinya mengurai bahwa usulan Musrenbang RKPD tahun 2026 mengalami peningkatan sekitar 2,1 persen bila dibanding dengan tahun 2025. Adapun jumlah usulan yang diakomodir di tahun sebelumnya, yakni ada sebanyak 3.790 usulan.

“Karena jumlah usulan yang masuk kali ini jumlahnya lebih besar, maka untuk usulan yang kami akomodir tahun ini juga lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Ditambahkan Ali, demi pembangunan yang inklusif, pihaknya juga mengakomodir usulan tematik. Usulan itu, meliputi tematik anak, Lansia, perempuan, pemuda dan disabilitas.

Baca juga :

“Jumlah usulan tematik terbanyak yang kami akomodir, itu tematik pemuda dengan jumlah sekitar 700 usulan. Sedangkan usulan tematik anak, berjumlah 144 usulan, Lansia sejumlah 77 usulan, perempuan sejumlah 278 usulan dan disabilitas berjumlah 165 usulan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyebut bahwa tahapan perumusan RKPD ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni salah satunya yaitu Musrenbang. Di mana usulan-usulan tersebut, sudah diverifikasi oleh perangkat daerah pengampu usulan, delegasi tematik serta delegasi kecamatan.

Ditambahkannya, bahwa selain daripada usulan dari eksekutif yang sudah disampaikan Wawali, terdapat usulan dari legislatif berupa (pokok pikiran) Pokir dari DPRD Kota Malang. Adapun jumlahnya, yaitu 4.020 usulan yang terakomodir dari jumlah total 4.318 usulan.

Ditambahkannya, bahwa dari keseluruhan usulan yang telah disampaikan itu, yang mendominasi adalah pembangunan fisik. Itu karena, masih banyak infrastruktur yang harus diperbaiki, seperti kondisi jalan, gorong-gorong dan lain sebagainya.

“Namun usulan konteks pemberdayaan masyarakat juga lebih banyak dibanding tahun lalu. Sehingga, bisa dikatakan imbang antara usulan fisik dengan pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dewi mengungkapkan, bahwa pelatihan-pelatihan sebagai fasilitas peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga lebih banyak. “Kami juga terus mengkoordinasikan perihal itu. Sehingga, bagaimana caranya nanti juga disediakan alat atau kalau perlu modal, agar bisa meningkatkan produktivitas masyarakat dan angka pengangguran juga bisa turun,” paparnya. (cw1/sit)