Wali Kota Bersama Forkopimda Malang Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kota Malang Tahun 2022 di NCC (Ngalam Command Center) Balai Kota Malang.

Kegiatan yang berlangsung Rabu (20/1) pagi ini, diikuti 19 jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) secara luring dan 101 peserta lainnya secara daring.

Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan dasar pelaksanaan forum ini adalah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No 86 Tahun 2017, Permendagri No 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3707 Tahun 2020.

“Dalam rangka memenuhi tahapan penyusunan RKPD tahun 2022, sebagaimana amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, maka dilaksanakanlah forum konsultasi publik ini. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana komunikasi interaktif dan dialog membangun antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Malang,” ujarnya.

Dwi berharap, dengan dibukanya forum ini, mampu mendapat berbagai saran dan masukan dari seluruh peserta. Melalui sumbangsih itu, dirinya optimis bahwa dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 akan makin komprehensif dan berkualitas.

“Nantinya, output yang akan didapatkan adalah saran dan masukan dari seluruh undangan. Lalu penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2022,” tambahnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan ada 3 sasaran yang diinginkan melalui forum ini. “Pertama, pasti mendapat masukan dari seluruh masyarakat. Dalam hal ini keterwakilan dari BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kalangan perguruan tinggi, komunitas yang termasuk kelompok tematik seperti lansia, perempuan, pemuda, dan seterusnya,” paparnya.

Lanjut Sutiaji, setelah itu menghasilkan dokumen peraturan RKPD yang nantinya akan disetor ke Pemerintah Provinsi. Sehingga harapannya, RKPD sudah masuk ke Provinsi melalui tahapan-tahapan, maksimal bulan Juli sudah rampung.

“Sedangkan arah kebijakan tahun depan, 2022 itu sesuai dengan visi misi kami. Ada pun nantinya sebanyak empat poin,” ujarnya.

Poin pertama adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan optimalisasi pendidikan selama masa pandemi. Kedua, optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan kinerja.

“Kita ada kecamatan dan kelurahan tangguh selama pandemi ini. Ketangguhan ekonomi, kesehatan, dan informasi yang dulu sudah pernah dibuat oleh akademisi, seperti Kampung Tangguh Semeru itu saya pikir formulasinya sudah menjadi formulasi nasional. Sehingga ketika RT dan RW sudah tangguh informasi, tidak kenal lagi yang namanya berita hoax,” jabarnya.

Ketiga, ada pembangunan infrastruktur secara integratif. Terakhir, pemulihan ekonomi dengan menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi kreatif.

“Kenapa ekonomi kreatif ? Karena dunia sekarang sudah tidak lagi 4.0 melainkan society 4.5. Dimana harapannya basic IT adalah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ketika digerakkan oleh orang-orang yang beretos kemanusiaan dan ketuhanan,” urainya. (cw1/sit)