Urung Manfaatkan Program Mudik Pemprov, Pemkot Malang Sampaikan Program Mudik di Cover Kemenhub

Memontum Kota Malang – Mudik gratis yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) beberapa pekan lalu, nampaknya gagal untuk didapatkan. Sebab, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah mengcover kebutuhan mudik bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan jika mudik gratis kali ini secara terpusat langsung diadakan oleh Kemenhub RI. Sehingga, Pemkot dinilai tidak perlu mengadakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

“Artinya sudah dicover oleh pusat, karena dari Jakarta menuju seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu banyak sekali, salah satunya ke Provinsi Jatim, sehingga dianggap sudah cukup. Kemudian, Provinsi Jatim menilai tidak perlu mengadakan mudik gratis seperti tahun sebelumnya,” jelas Widjaja, Selasa (04/04/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkan untuk kuota yang disiapkan oleh Kemenhub pihaknya juga tidak mengetahui. Sebab, pendaftaran tersebut dilakukan secara online. Berdasarkan analisa, nantinya kurang lebih sebanyak 21 juta orang dari Jakarta akan bergerak menuju Jawa Timur pada lebaran Idul Fitri 1444 H tahun 2023 mendatang.

Baca juga :

• Kampanye Hari Terakhir, Abah Anton dan Dimyati Manfaatkan Momen dengan Sapa Pedagang Pasar Dinoyo
• Bawaslu Kota Malang Fokus Antisipasi Serangan Fajar dan Politik Uang di Pilkada 2024
• Sambut 2025, Pj Wali Kota Malang Tegaskan Tata Kelola PAD Transparan dan Akuntabel
• Bawaslu Kota Malang Petakan TPS Rawan di Pilkada 2024
• Bawaslu Kota Malang Gelar Apel Pengawasan Pilkada 2024, Tegaskan Pentingnya Integritas

“Karena di Jatim, menurut data dari Kemenhub untuk lebaran 2023 ini, ada 21 juta orang bergerak dari Jakarta ke Jawa Timur. Karena itu nanti kita akan lakukan pemantauan rekayasa lalu lintas bersama Polresta Malang Kota,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menuturkan, jika tidak adanya mudik gratis di Kota Malang, itu karena ketidakpastian kondisi pandemi Covid-19. Sehingga, tidak terlalu mempersiapkan anggaran khusus saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di awal tahun 2022 lalu.

“Sedangkan kemarin kan masih belum tentu, belum tahu. Jadi anggaran 2023 ini kan sudah dianggarkan di awal tahun 2022. Makanya, tahun 2022 kemarin masih Pandemi Covid-19, kan debatable (belum pasti). Jadi lebih baik tidak dianggarkan,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, mengingat ketidakpastian situasi pandemi Covid-19 tersebut, menjadikan DPRD Kota Malang ragu untuk menganggarkan program mudik gratis. Sebab, hal itu akan berujung pada naiknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kota Malang.

“Dewan itu ragu kalau temen-temen menganggarkan dan tidak dilaksanakan, karena itu nanti akan berdampak pada Silpa nya banyak. Kalau diambilkan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) itu tidak termasuk mendesak, jadi tidak bisa. Pakai BTT itu juga tidak mudah,” imbuhnya. (rsy/gie)