Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Idul Fitri, Pemkot Malang Lakukan Pemantauan Empat Poin

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) online bersama jajaran Pemerintah Pusat.

Disampaikan Sutiaji usai giat yang berlangsung Senin (03/05) di Ngalam Command Center itu, Pemerintah Pusat kembali memberi penegasan waspada terhadap lonjakan kasus Covid-19 di masing-masing daerah.

Baca juga:

• Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong, PN Malang Eksekusi Rumah di Perum Bumi Palapa Kota Malang
• Nasib Sekolah di Lahan UM, Pemkot Malang Siapkan Opsi Merger
• Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit, Dua Begundal Ditangkap Polisi

“Sebetulnya tadi lebih ke penekanan kewaspadaan saja, apalagi menuju Idul Fitri. Jangan sampai sudah divaksin, terus lengah,” ujarnya.

Terlebih di masa pelarangan mudik pada tanggal 6-17 Mei nanti, ditegaskan Sutiaji akan tetap memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

“Mudik kan tidak boleh, tapi wisata boleh. Jadi kita kuatkan PPKM mikro, nanti tingkat RT dan RW yang mengawasi lebih ketat, siapa saja warga pendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, menyatakan bahwa tiap daerah kota/kabupaten harus memiliki 4 pantauan. “Pertama adalah kenaikan kasus jangan sampai eksponensial atau tajam. Kedua adalah kasus kematian yang menurun,” ujarnya.

Menurut dr Husnul, sudah 10 hari belakangan ini Kota Malang nihil kasus kematian. Sehingga presentasi kematian turun, yang semula 9.16 persen menjadi 9.01 persen.

“Yang ketiga kasus kesembuhan diharapkan diatas 90 persen. Sedangkan kita sendiri sudah mencapai 90,25 persen. Terakhir Bed Occupancy Ratio (BOR) harus dibawah 50 persen. Dari 11 rumah sakit rujukan Kota Malang, BOR hanya 35,8 persen,” beber dr Husnul.

Sehingga dari kriteria 4 pantauan di daerah, Kota Malang memenuhi semua indikatornya. Untuk arahan jelang Idul Fitri 1442 H, pria yang pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Malang itu mengatakan bahwa larangan mudik, pengetatan di dalam kerumunan sudah menjadi bagian petugas di daerah.

“Kita kan punya tim disini, terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun Dinkes. Terlebih untuk Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) menguatkan lagi dan memetakan di titik-titik rawan terjadi keramaian,” urai dr Husnul. (hms/mus/ed2)