Terima Kunker Komisi X DPR-RI, Ini yang Dibahas

Memontum Kota Malang – Komisi X DPR-RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Senin (12/04) tadi. Beberapa poin kunjungan, dijelaskan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Dede Yusuf, menjadi bahan diskusi dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut.

“Pertama, tentunya kami ingin tahu soal persiapan tatap muka (sekolah, red). Berkaitan dengan tatap muka, kami itu selalu menggali dari Pemerintah Daerah (Pemda). Dan kelihatannya, pendidikan di Kota Malang, benar-benar mendapatkan suatu perhatian yang cukup baik dari Pemkot,” ungkapnya kepada wartawan.

Baca juga:

• Jabatan Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polresta Malang Kota Berganti
• Toko Retail Modern Jadi Salah Satu Penyumbang Investasi Kota Malang
• Pemkot Malang Komitmen Percepat Penanganan Penyakit TB Lewat Penataan Lingkungan Sehat
• Kunjungi MPP, Ombudsman RI Apresiasi Potret Pelayanan Publik yang Hampir Sempurna
• Kolonel Pelaut Hartanto Resmi Jabat Komandan Lanal Malang, Siap Jaga Stabilitas Menjelang Pilkada 2024

Atensi Pemkot Malang, tergambar dari sudah siapnya seluruh sekolah di Kota Malang, dalam menjalankan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Kemudian, disampaikan politisi Partai Demokrat ini, pihaknya juga ingin mengetahui kondisi kampus-kampus di Kota Malang.

“Memang kalau kita lihat dari sektor kampus, kebijakan Pemerintah Pusat belum membumi, contohnya Kampus Merdeka. Itu sebabnya, kami menggali terus kira-kira sisi mana yang memberatkan atau yang tidak bisa diterjemahkan oleh kampus-kampus,” jelasnya.

Terakhir, berkaitan dengan sektor pariwisata, di mana Kota Malang merupakan salah satu zona wisata yang cukup bagus di wilayah Jawa Timur.

Bahkan, ekonomi kreatifnya sangat menonjol karena menduduki nomor dua terbaik di tingkat nasional untuk kota kreatif.

“Berarti, inilah yang harus kita dorong dengan berbagai format kebijakan dan jangan sampai telat turunnya,” tegasnya.

Menurutnya, DPR sebagai pelaksana fungsi pengawasan perlu memantau terus berkaitan dengan jalannya kebijakan-kebijakan. (mus/sit)