Terima Kunker Komisi X DPR-RI, Ini yang Dibahas

Memontum Kota Malang – Komisi X DPR-RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Senin (12/04) tadi. Beberapa poin kunjungan, dijelaskan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Dede Yusuf, menjadi bahan diskusi dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut.

“Pertama, tentunya kami ingin tahu soal persiapan tatap muka (sekolah, red). Berkaitan dengan tatap muka, kami itu selalu menggali dari Pemerintah Daerah (Pemda). Dan kelihatannya, pendidikan di Kota Malang, benar-benar mendapatkan suatu perhatian yang cukup baik dari Pemkot,” ungkapnya kepada wartawan.

Baca juga:

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Atensi Pemkot Malang, tergambar dari sudah siapnya seluruh sekolah di Kota Malang, dalam menjalankan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Kemudian, disampaikan politisi Partai Demokrat ini, pihaknya juga ingin mengetahui kondisi kampus-kampus di Kota Malang.

“Memang kalau kita lihat dari sektor kampus, kebijakan Pemerintah Pusat belum membumi, contohnya Kampus Merdeka. Itu sebabnya, kami menggali terus kira-kira sisi mana yang memberatkan atau yang tidak bisa diterjemahkan oleh kampus-kampus,” jelasnya.

Terakhir, berkaitan dengan sektor pariwisata, di mana Kota Malang merupakan salah satu zona wisata yang cukup bagus di wilayah Jawa Timur.

Bahkan, ekonomi kreatifnya sangat menonjol karena menduduki nomor dua terbaik di tingkat nasional untuk kota kreatif.

“Berarti, inilah yang harus kita dorong dengan berbagai format kebijakan dan jangan sampai telat turunnya,” tegasnya.

Menurutnya, DPR sebagai pelaksana fungsi pengawasan perlu memantau terus berkaitan dengan jalannya kebijakan-kebijakan. (mus/sit)