Tekan Angka Inflasi, Pj Wali Kota Malang Siapkan 11 Langkah Strategis

Memontum Kota Malang – Dalam rangka menekan dan mengendalikan angka inflasi di Kota Malang, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah menyiapkan 11 upaya strategis. Hal tersebut disampaikan, saat pihaknya menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, Rabu (11/10/2023) tadi.

Diterangkan Wahyu Hidayat, jika 11 upaya tersebut diantaranya yaitu menggelar operasi pasar murah bahan pangan, menguatkan belanja UMK ASN, penundaan kenaikan tarif angkot dan PDAM. Serta, pengetatan kawasan tanpa rokok hingga subsidi BBM Angkutan Umum.

“Selain itu, juga kerja sama antar daerah dengan daerah produsen. Lalu, perluasan gerakan urban farming, diversifikasi bahan makanan pokok non beras, penguatan permodalan pada BUMD untuk perdagangan bahan pangan strategis, penguatan sinergi antar lembaga percepatan realisasi belanja barang/jasa, serta peningkatan dan percepatan infrastruktur padat karya,” jelas Pj Wali Kota Malang.

Kemudian, tambahnya, pihaknya juga menyampaikan jika di Oktober 2023 ini nanti akan segera menggelar operasi pasar murah di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Malang. Terlebih, pada beberapa hari lalu Pemkot Malang juga telah melepas komoditi beras SPHP di beberapa pasar yang ada di Kota Malang.

“Di bulan ini kami dengan TPID akan mengatur jadwal. Kira-kira dalam bulan ini nanti, akan segera kita gelontorkan. Operasi pasar juga tidak hanya operasi saja. Mungkin, juga kita gelontorkan beberapa beras lagi, seperti kemarin yang sudah dilakukan oleh Perumda Tunas. Kemudian juga beberapa bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga :

Selain itu, pihaknya juga akan meminta pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, untuk selalu berkoordinasi mengenai produktivitas beberapa bahan pangan hasil dari pertanian. Sebab, dengan cuaca dan kondisi saat ini, kekeringan menjadi salah satu pemicu inflasi.

“Jadi, misalkan sekarang petani menanam, kalau airnya lancar dan segala macamnya (dalam hal untuk pendistribusian dan penjualan), kalau tidak terkendala pasti akan berjalan normal. Kalau terkendala tentu petani juga dengan pupuk terbatas, pengairan air juga terbatas, nah petani wajar saja. Dengan keterbatasan itu harga kita naikkan,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya Kota Malang menjadi titik tolak ukur inflasi di Malang Raya. Sehingga, pihaknya juga mengajak TPID Kota Malang untuk terus bersinegi dengan TPID Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Karena pengukuran dari BPS inflasi itu di Kota Malang. Jadi kalau di Kota Malang itu tinggi otomatis penilaian inflasi di Kota Batu dan Kabupaten Malangvakan mengikuti. Makanya kita harus bersinergi dengan TPID Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)