Tanggapi Unjuk Rasa Penolakan Kenaikan BBM, Ini Respon DPRD Kota Malang

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, bersama dengan perwakilan enam fraksi di DPRD Kota Malang, turun langsung dalam merespon aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya, di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (08/09/2022) tadi.

Dikatakan Made, bahwa DPRD Kota Malang juga menolak atas adanya kenaikan harga BBM. Bahkan, tidak ada satupun aspirasi yang menerima atas terjadinya kenaikan harga BBM.

“Kita sampaikan apa adanya. Bahwa saya dan enam perwakilan fraksi, menolak adanya kenaikan harga BBM. Itu sesuai dengan aspirasi yang kita terima,” jelas Made.

Pihaknya juga menerima segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut. Karena DPRD Kota Malang, bagian dari yang menerima imbas atas kebijakan yang dilakukan oleh pusat. “Kami DPRD Kota Malang ini bagian dari mengkritisi kebijakan pusat, kami bagian yang menerima imbas dari kebijakan pusat, dan mau tidak mau ini harus kita hadapi,” lanjutnya.

Baca juga :

• Fokus Kesolidan Massa, Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Kota Malang Tiadakan Kampanye Akbar
• Distribusi Pupuk Bersubsidi Dipermudah, Dispangtan Kota Malang Tunggu Perpres untuk Implementasi
• Pastikan Kesiapan Pilkada, KPU Kota Malang Jadwalkan Apel Besar, Distribusi Logistik dan Pembersihan APK
• Paslon Abadi Soroti Kredibilitas dan Keakuratan Survei Elektabilitas yang Dinilai Berubah-Ubah
• Paslon Abadi Soroti Pentingnya Lakukan Sinergi dan Penanganan Inflasi di Kota Malang

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang, yakni meneruskan dan berkirim surat pada Sekretaris Jenderal DPR RI. Kemudian akan diteruskan pasa masing-masing fraksi yang ada di DPR RI.

“Karena ini adalah kebijakan pusat, kami akan berkirim surat. Sesuai dengan yang bertanda tangan, kita ada enam fraksi dan 10 partai politik yang ada. Semoga suara ini didengar sama pusat,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis sebaiknya bisa dilakukan secara ilmiah. Karena jika mereka hanya sekedar turun ke jalan tidak ada solusi yang konkret di pemerintah.

“Saya berharap mahasiswa itu memberikan kajian ilmiah sesuai dengan bidang mereka, kami siap meneruskan itu. Kalau hanya sekedar tuntutan tanpa solusi, saya rasa mereka tidak akan mendengar, karena mereka punya perhitungan yang matang untuk ini,” tegas Made. (rsy/gie)