Sikapi Kemelut Pembangunan RSU BRI Medika dengan Warga, Ini Respon DPRD Kota Malang

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, turut angkat bicara menyikapi kemelut antara warga Mayjend Panjaitan RT05 dan RT06 di  RW 05, Kelurahan Penanggungan, Kota Malang, dengan Rumah Sakit Umum (RSU) BRI Medika Malang, mengenai pembangunan yang berdampak ke warga. Disampaikan Made, bahwa permasalahan itu muncul karena pihak rumah sakit yang resistensi (penolakan, red) dengan pihak ketiga atau pengembang yang mengerjakan RSU.

“Saya sudah menyampaikan, tolong urusan dengan masyarakat sekitar diselesaikan. Pihak RSU juga sudah mengatakan ke kami, jika pihak ke tiga harus menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap kerusakan itu,” jelas Made, Selasa (02/08/2022) tadi.

Baca juga :

• Komisi B DPRD Kota Malang Dorong MCC Dikelola dengan Skema BLUD, Diskopindag Siap Kaji
• Satpol PP Kota Malang Pastikan Penertiban Warung Liar GOR Ken Arok Tetap Jalan, SP1 Terbit Awal Agustus
• Portal Griya Shanta Ditutup, Pemkot Malang Pastikan Uji Coba Jalan Tembus Tetap Berjalan
• DPRD Kota Malang Sampaikan Enam Rekomendasi, Soroti Rendahnya Belanja Modal
• Langganan Juara OSN, MAN 2 Kota Malang Kini Jadi Percontohan Nasional Tata Kelola Madrasah

Merespon persoalan yang terjadi itu, Made mengaku sangat terbuka dengan pihak RSU. Menurutnya, jika ada keluhan dari warga, maka bisa disampaikan pada DPRD dan pihak DPRD yang akan menindaklanjuti pada pihak ketiga atau pengembang.

“Mereka menyampaikan kalau ada keluhan warga, sampaikan ke dewan. Jadi, biar kami menindak lanjuti ke pihak ketiga,” lanjutnya.

Selain itu, dikatakan Made, bahwa dalam perekrutan tenaga kerja di RSU, alangkah baiknya bisa melibatkan warga sekitar. Namun, tentunya juga harus memenuhi kualifikasi khusus yang disediakan.

“Kalau warga sekitar situ berbadan hukum, maka bisa mengelola parkirnya. Monggo, itu akan menjadi penilaian juga. Kan tidak mungkin perawat tidak punya kualifikasi khusus,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan, bahwa akan melakukan sidak ke RSU tersebut. Hal itu dilakukan, tentunya untuk mengetahui persoalan apa yang terjadi di dalam RSU dan juga dengan warga sekitar.

“Kami akan menugaskan Komisi D, untuk turun terkait dengan kondisi di lapangan. Kami juga akan mendorong mereka terkait dengan BPJS kesehatan,” ucapnya.

Made berharap, pihak RSU mempunyai kebijakan internal, yakni ada kebijakan untuk menerima warga sekitar yang tidak mampu. Selain itu, menurutnya juga harus ada kerja sama dengan RT dan RW, untuk secepatnya mengurus BPJS Kesehatan. (rsy/sit)