Sering Dilanda Banjir, Wali Kota Sutiaji sebut Ada Penyempitan Sungai dan Penumpukan Sampah

Memontum Kota Malang – Dalam mitigasi bencana alam, Wali Kota Malang, Sutiaji, tidak hanya memperkuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, turut mengajak warga saling bersinergi.

Orang nomor satu di Kota Malang itu menjelaskan, bahwa banyak pelanggaran regulasi berkaitan dengan pendirian bangunan yang mengakibatkan penyempitan sungai.

Tidak hanya itu, evaluasi penanggulangan bencana banjir di tahun lalu pun, komitmen ia perbaiki di tahun ini.

“Kalau berbicara banjir, kan makro. Saya sampaikan, sebenarnya kita ini tidak taat pada regulasi. Wilayah yang semestinya tidak boleh ada bangunan, malah didirikan bangunan.

Kemudian yang seharusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, malah didirikan rumah-rumah.

Sehingga yang seharusnya RTH kita itu 20 persen, belum tercapai sampai saat ini,” terangnya, Senin (25/10/2021). Akibatnya, banyak terjadi penyempitan sungai akibat rumah yang berhimpitan.

“Kalau pendangkalan sungai bisa dikeruk, tapi ada yang namanya penyempitan sungai. Memang tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) untuk melakukan pengerukan.

Tapi ketika pengurukan kedalaman ada rumah yang berimpitan, ketika dikeruk dalam rumah ini bisa menggantung. Nah hal-hal yang seperti ini , makanya siap siaga terus BPBD,” terang Sutiaji.

Wali Kota penggemar olah raga bulu tangkis ini pun mengaku bahwa banyak pemukiman yang kondisinya seperti itu, salah satunya di Kelurahan Bareng. Bahkan saat ini pihaknya tengah pusing mencari solusi lokasi yang selalu menjadi langganan banjir tersebut.

“Yang sekarang lagi pusing di Bareng. Terus kita cari solusinya, karena disana sudah puluhan tahun jadi langganan banjir. Ya akibat dari penyempitan tadi,” jelasnya.

Pemukiman di bantaran sungai menjadi kendala yang cukup berarti untuk penanggulangan banjir di Kota Malang. Meskipun tinggal tersisa 70 hektar lokasi kumuh dari 607 hektar, penimbunan sampah sungai tetap menjadi permasalahan.

“Pemukiman di bantaran sungai kalau buang sampah sembarangan bisa menyebabkan pendangkalan dan penyempitan. Kalau pendangkalan bisa dikeruk, tetapi ketika kita mau ngeruk alat berat masuk ke sana susah,” bebernya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa setiap hari sebanyak 5 tim DLH dan DPUPRPKP berkeliling Kota Malang untuk mengangkut sampah yang terbuang sembarangan. Setidaknya sampah sebanyak 1 truk seharinya berhasil diangkut.

“Ini memang harus dibantu juga dari kesadaran masyarakat, bahwa sungai dan kalinya sudah sempit, dangkal, jangan ditambah dengan sampah. Marilah kita semua saling bantu,” pinta pemilik kursi N1 tersebut.

Sutiaji tidak luput juga mengevaluasi penanganan banjir yang telah dilakukan pihaknya pada tahun lalu. Diantaranya, adalah banjir yang melanda titik Jalan Soekarno-Hatta yang berimbas ke lokasi di sekitarnya.

“Yang namanya banjir itu harus dari hulu hilir, seperti banjir di Suhat nanti pasti akan turun ke Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Tulusrejo, Jalan Kedawung, dan Jalan Letjen Sutoyo. Saya kemarin sudah minta ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena itu wilayahnya Pemprov, untuk dibuatkan sudetan dari Jalan Borobudur ke Sungai Brantas.

Sudah dianggarkan oleh Provinsi Rp 124 miliar, tapi harus direfocusing karena Covid-19. Akan coba kami komunikasikan lagi, karena kalau itu selesai , maka tidak ada banjir di kawasan-kawasan tadi,” beber Sutiaji.

Kemudian evaluasi kedua, tambahnya, berada di seputaran titik Jalan Sumbersari, Jalan Tidar, Jalan Galunggung, dan Jalan Klaseman.

“Di sana akan terselesaikan ketika jacking yang dulu sudah dibangun bisa difungsikan. Saat ini kan masih proses persidangan di Bali,” tambahnya.

Sedangkan titik banjir di Kelurahan Sawojajar, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah membuat rencana sudetan. Namun terganjal adanya irigasi di sekitar titik banjir.

“Kalau di Sawojajar sudah kita buat rencana sudetan, tapi problemnya itu kan ada irigasi yang di dekatnya PDAM ke utara. Nah pengelolaan buka tutup dam kan buka di kita, tapi masuknya di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS).

Telat sedikit saja kalau airnya sudah meninggi tidak bisa dibuka. Jadi memang DPUPRPKP itu mesti ngontrol kalau sudah mendung dan hujan menjaga di masing-masing dam, koordinasi dengan BBWS,” tegas Wali Kota Malang.

Ke depan, terangnya, selain memperbaiki evaluasi penanganan di tahun lalu, dirinya ingin menggencarkan program 1000 sumur resapan.

“Sumur resapan memang mampu kalau hujannya normal, kalau lebat mungkin hanya sekitar setengah jam. Sehingga harapannya sumur resapan bisa diperbanyak lagi.

Tahun depan program 1000 sumur resapan bisa dikuatkan lagi , karena di 2022 sebanyak 5 persen APBD masuk ke kelurahan. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sumur resapan,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)