Kota Malang
Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2021, Wali Kota sebut BTT Malang Alami Kenaikan
Memontum Kota Malang – Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 telah disepakati antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan DPRD Kota Malang. Selanjutnya, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan ringkasan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2021, melalui Rapat Paripurna yang digelar secara daring, Senin (30/08) tadi.
“Jadi apa yang saya sampaikan ini menggambarkan tentang proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Tentunya berdasarkan perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional dan daerah, kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah, penetapan target dan prioritas pembangunan daerah. Khususnya dinamika penganggaran untuk penanganan pendemi,” terang Wali Kota Sutiaji.
Baca Juga:
Ia memaparkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berubah menjadi Rp 696 milyar, atau berkurang sebesar Rp 80 milyar dari target awal. Selanjutnya, Pendapatan Transfer menjadi Rp 1 triliun, atau turun Rp 70 milyar dari target awal.
“Untuk Lain-lain Pendapatan menjadi Rp 64 milyar atau turun sebesar Rp 28 milyar,” tambahnya.
Pada sisi Belanja Daerah, Belanja Operasional direncanakan menjadi Rp 2 trilyun, naik 1.40 persen. Sedangkan Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 333 milyar, berkurang 4.14 persen jika dibandingkan dengan anggaran awal.
“Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naiknya tinggi yaitu 74.62 persen. Direncanakan sebesar Rp 115 milyar, naik Rp 49 milyar dari anggaran awal,” katanya.
Kenaikan yang cukup tinggi pada BTT dijelaskan orang nomor satu di Kota Malang itu, juga akibat dari pandemi Covid-19.
“BTT jelas naiknya banyak, karena siapa yang bisa memprediksi Covid-19 selama apa. Kalau BTT awal dianggarkan langsung banyak, susah. Ketika Covid-19 tidak melonjak, maka anggaran tidak digunakan banyak untuk penanganan Covid-19, uang pasti kembali banyak. Malah jadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” jelas Wali Kota berkacamata tersebut.
Oleh karenanya, mekanisme refocusing anggaran dipakai untuk penambahan BTT.
“Maka skemanya jadi refokusing, ada penambahan Rp 30 milyar yang berupa BTT yang nempel di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Lalu untuk penanganan Covid-19 ada Rp 18 milyar,” terangnya. (mus/ed2)
- Kota Malang4 minggu
Pendaftaran CPNS Kota Malang Mulai Dibuka, Berikut Kuota dan Jadwal Pelaksanaan
- Kota Malang4 minggu
DPRD Kota Malang Gelar Pelantikan Anggota Legislatif Periode 2024-2029 Sabtu Depan
- Hukum & Kriminal4 minggu
Sambut HUT Ke-76 Polwan, Polresta Malang Kota Gelar Donor Darah
- Kota Malang4 minggu
Hadapi Potensi Megathrust, BPBD Kota Malang Siapkan Upaya Mitigasi
- Kota Malang3 minggu
Diusung PDI-Perjuangan, Mantan Wali Kota Malang Sutiaji Maju di Pilgub Jatim 2024
- Hukum & Kriminal3 minggu
Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi A DPRD Jatim Datangi Polresta Malang Kota
- Kota Malang2 minggu
Paslon Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko Kunjungi Pusat Data Bappeda Kota Malang
- Kota Malang4 minggu
Rakor dan Evaluasi di Empat OPD, Pj Wali Kota Malang Bahas Isu Strategis Prioritas