Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Jadi Salah Satu Program Prioritas Pj Wali Kota Malang

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (27/09/2023) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan beberapa program-program prioritas yang akan dilakukan hingga satu tahun mendatang. Salah satunya, yakni mengenai kemiskinan ekstrim di Kota Malang.

“Dalam waktu dekat untuk persoalan kemiskinan ekstrim, kita sudah melakukan evaluasi. Selama ini ada program yang harus kita sinkronkan antar OPD, agar nantinya bisa mencapai target. Tentu kita tidak bisa serta merta menyelesaikan kemiskinan ekstrim itu, namun tahapan menuju target itulah yang harus kita lakukan,” jelas Wali Kota Wahyu Hidayat.

Ditambahkannya, jika pengentasan kemiskinan ekstrim tersebut, bisa dilakukan dari salah satu program OPD terkait. Salah satunya, terkait dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga diharapkan nantinya tidak hanya menerima bantuan atu hibah saja.

“Nanti itu bisa dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, kemudian juga bisa dari DPUPRPKP. Itu nanti akan kita coba lihat, sejauh mana program tersebut kita lakukan,” ucapnya.

Baca juga :

Terlebih, pihaknya juga telah menerima laporan mengenai standarisasi kemiskinan dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Namun, nantinya hal tersebut akan dirapatkan kembali dan dipilah mana yang akan menjadi hal prioritas.

“Sudah ada laporan, kemarin saat kita kumpulkan. Kemarin kita masih umum, nanti akan kita pilah kalau emang itu menjadi hal prioritas kita akan rapatkan kembali,” katanya.

Selain kemiskinan ekstrim, menurutnya program prioritas lainnya yaitu mengenai penurunan angka stunting, banjir, kemacetan, inflasi dan penyelesaian pembebasan lahan di Jalan Kiai Ageng Gribig Sawojajar.

“Itu nanti akan kita krucutkan, kita selesaikan. Saya kan masa jabatan juga terbatas, maka masukan yang tadi telah disampaikan tidak semuanya bisa direalisasikan. Tetapi arah untuk menuju prioritas, mana yang bisa kita selesaikan itu akan menjadi pekerjaan utama bagi saya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, menekankan supaya Pemerintah Kota Malang memperhatikan serapan anggaran dari APBD Perubahan 2023. Pihaknya tidak ingin Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Malang kembali tinggi yang menunjukkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

“Tujuannya kita menginginkan SILPA Kota Malang sekecil mungkin. Malam ini langsung membahas evaluasi APBD Perubahan dari Gubernur Jawa Timur, agar senin besok sudah bisa dilaksanakan,” jelas Made. (rsy/sit)