Pengamat Politik Komunikasi Nilai Seruan Pergantian Dirut Akan Pengaruhi Etos Politik Kepemimpinan Kepala Daerah

Memontum Kota Malang – Permasalahan kemacetan air atau distribusi air kepada pelanggan di Kota Malang, yang kini berkembang pada seruan pergantian Dirut Utama (Dirut) Tugu Tirta, juga mendapat perhatian Pengamat Politik Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Zen Amirudin S Sos M Med Kom.

Disampaikannya, bahwa masalah air adalah masalah yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sehingga, jika persoalan tersebut tidak segera teratasi, maka berdampak pada reaksi masyarakat Kota Malang.

“Menurut saya, Kepala Daerah, baik bupati atau pun wali kota, harus segera menyelesaikan persoalan ini. Setidaknya, melakukan intervensi untuk PDAM (Perumda) agar tidak sering mengalami kemacetan atau mati,” ucap Zen-sapaanya saat dikonfirmasi Memontum.com, Rabu (21/09/2022) tadi.

Ditambahkannya, sebagai masyarakat atau pelanggan, tentu tidak mau tahu mengenai persoalan operasional yang belum terbayarkan. Karena, para pelanggan tentunya sudah membayar sesuai dengan tagihan yang diberikan. Sehingga, hak masyarakat harus terpenuhi.

“Hak masyarakat ini, harus dipenuhi dan itu menjadi tanggung jawab dari bagian pemerintah terkait,” tegasnya.

Baca juga :

• Komisi B DPRD Kota Malang Dorong MCC Dikelola dengan Skema BLUD, Diskopindag Siap Kaji
• Satpol PP Kota Malang Pastikan Penertiban Warung Liar GOR Ken Arok Tetap Jalan, SP1 Terbit Awal Agustus
• Portal Griya Shanta Ditutup, Pemkot Malang Pastikan Uji Coba Jalan Tembus Tetap Berjalan
• DPRD Kota Malang Sampaikan Enam Rekomendasi, Soroti Rendahnya Belanja Modal
• Langganan Juara OSN, MAN 2 Kota Malang Kini Jadi Percontohan Nasional Tata Kelola Madrasah

Dalam perkara ini, tambahnya, para pimpinan atau Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, juga sudah menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada kepala daerah. Sehingga, kepala daerah yang mempunyai kewenangan tersebut, harus bersikap tegas dalam mengambil tindakan.

“Ini perlu ketegasan. Kalau memang persoalan kepemimpinan di dalam PDAM, maka bisa segera dilakukan pergantian. Intinya, tetap jangan sampai masyarakat yang menjadi korban,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Dosen Ilmu Komunikasi UMM.

Lebih lanjut dikatakan, kepala daerah juga harus lebih terbuka dan lebih masif lagi, dalam melakukan komunikasi politik kepada masyarakat. Terutama, dalam menyelesaikan persoalan PDAM yang masih terus berlarut.

“Isu mengenai PDAM, ini bisa menjadi sensitif kalau pemegang atau penentu suatu jabatan, tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas dan cepat,” tambahnya.

Tentunya, tambah Zen, hal tersebut ke depan juga akan berdampak pada etos politik kepemimpinan Kepala Daerah. Apalagi, dalam menyongsong tahun politik yang akan datang.

“Dalam kontestasi politik, tantangan incumbent (pemegang jabatan, red) lebih berat dibanding new comer (pendatang baru, red). Satu sisi, juga menjadi peluang. Tetapi dengan kondisi sekarang, juga jadi ancaman kalau reputasi kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)